TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Benny K. Harman, menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan perkara pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan perkara korupsi lain.

Untuk perkara Sumber Waras, kata dia, kini terkesan tidak berjalan lantaran belum ada kejelasan dari KPK soal status siapa yang bersalah. Bahkan KPK sempat menyebut tidak ada unsur tindak pidana korupsi. DPR terus meminta KPK fokus bekerja. “Jangan hanya fokus pada OTT (operasi tangkap tangan),” kata Benny di DPR, Rabu, 21 September 2016.

Permintaan yang sama datang dari Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo. Ia juga memberi catatan kepada KPK agar kasus-kasus lama tetap dituntaskan. Misalnya perkara korupsi penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Century, dan pembelian lahan Sumber Waras.

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan bahwa perkara pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras masih berlanjut. “Belum ada keputusan untuk menghentikan, itu masih berjalan,” ujarnya.

Menurut Agus, KPK saat ini tengah mengkaji lebih dalam dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal pembelian lahan RS Sumber Waras. Ia mengatakan lembaganya bersama BPK menindaklanjuti kasus Sumber Waras dengan melihat kasus-kasus lain perihal pengadaan lahan di Jakarta. “Apakah pengadaan tanah di Sumber Waras berbeda dengan pengadaan lain di Jakarta,” tuturnya.

Pemimpin KPK yang lain, Laode Muhammad Syarif, pun menimpali ucapan Bambang perihal kasus BLBI. Ia menegaskan bahwa perkara itu masih berlanjut ditangani KPK. Namun ia mengakui ada kendala dalam pengusutan perkara yang telah merugikan negara hingga sekitar Rp 147 triliun tersebut.

Menurut Laode, bukti yang didapat banyak yang kurang kuat. “Bukti yang didapat banyak sekali fotokopi,” katanya. Meski begitu, lembaganya berkomitmen mencari bukti-bukti otentik dalam kasus penyelewengan dana BLBI. “Kalau hanya fotokopi, tidak kuat.”

DANANG FIRMANTO