Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi melihat barang bukti penyelundupan produk perikanan dan bahan pembuat bom di Terminal New Priok, Jakarta, 13 September 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, New York - Menteri Susi Pudjiastuti menegaskan, jika kebijakannya melarang kapal eks asing di perairan Indonesia menangkap ikan secara ilegal dicabut, dunia kelautan dan perikanan Indonesia akan semakin kelam.
"Kita akan kembali ke zaman jahiliah. Apa kita biarkan ketika kapal-kapal asing atau kapal eks asing yang sejatinya milik pengusaha asing akan kembali menjarah kekayaan perikanan kita? Laut masa depan bangsa tinggal slogan," ujarnya kepada Tempo yang menemuinya di sela kunjungan kerjanya di New York City, Amerika Serikat, Senin dinihari waktu setempat, 19 September 2016.
Ucapan ini disampaikan Susi yang heran dengan pertemuan beberapa pengusaha besar industri perikanan tangkap dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan. Para pengusaha itu diduga bermasalah karena sedang dianalisis dan dievaluasi oleh Satgas 115 atau pemberantasan mafia illegal fishing.
"Mereka semua sedang bermasalah, dan kami sedang melaksanakan proses hukumnya. Seyogianya pemerintah tak usah bertemu dengan para pihak yang bermasalah," ujarnya berapi-api.
Memburuknya dunia perikanan yang dimaksud Susi adalah nilai tukar nelayan yang kini membaik akan turun lagi. Pertumbuhan sektor perikanan yang berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional akan kembali merosot. "Subsidi BBM solar lebih dari Rp 20 triliun yang selama ini dinikmati mafia sembari mencuri ikan akan kembali terjadi. Penghematan subsidi yang sudah kami lakukan sebagai konsekuensi kebijakan itu akan sia-sia," katanya.
