Menjelang Pendaftaran, Ahok-Djarot Jadi Skenario Utama PDIP  

Reporter

Sabtu, 17 September 2016 11:13 WIB

Wartawan meliput Deklarasi Relawan Ahok-Djarot di Jakarta, 25 Agustus 2016. Gerakan relawan ini mendukung pasangan Ahok-Djarot untuk kembali memimpin DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan partainya punya alasan sehingga belum memutuskan bakal calon gubernur DKI Jakarta yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah 2017.

"Karena kami dari awal mempunyai tiga skenario," kata Eriko dalam diskusi Polemik Radio Sindotrijaya Network dengan tema sinema politik pilkada DKI di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 17 September 2016.

Eriko menjelaskan skenario pertama, PDIP bakal memilih calon dari hasil fit and proper test yang menghasilkan enam nama, termasuk kader PDIP. Kedua, PDIP bisa mengusung sendiri calon gubernur dan wakilnya yang kedua-duanya kader PDIP.

Eriko mengatakan PDIP memungkinkan untuk mencalonkan gubernur sendiri karena partai ini memiliki 28 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI. Jumlah itu melebihi ketentuan minimal yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, yaitu 20 persen dari total kursi DPRD.

"Skenario ketiga, kami mendukung inkumben," ujar Eriko. Dia mengatakan skenario ketiga ini semakin kuat setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok datang ke kantor PDIP pada 17 Agustus lalu. "Terjadi perubahan karena beliau menyampaikan ingin diusung dan dicalonkan oleh PDIP. Diterima lengkap oleh ketua partai dan dewan pimpinan," ucapnya.

Skenario ini, kata dia, meneruskan calon yang diusung partai pada pilkada DKI 2012. PDIP waktu itu mengusung pasangan Joko Widodo-Ahok.

Menurut Eriko, setiap tahun PDIP mengevaluasi kepala daerah atau wakil yang mereka usung waktu pemilu. "Jika hasil evaluasinya baik, maka beliau tidak perlu menjalani fit and proper test," katanya. Eriko mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mensyaratkan inkumben tetap harus melalui mekanisme partai.

Saat ini, lanjut Eriko, skenario ketiga itu menjadi skenario utama. Skenario pertama bergeser menjadi kedua, dan kedua menjadi ketiga.

Eriko mengatakan hasil evaluasi yang dilakukan PDIP terhadap Ahok termasuk baik. "Dari hasil survei internal dan eksternal, memuaskan, meski tidak seratus persen," ucap Eriko.

Dia mengatakan PDIP selalu menganggap pembangunan daerah tidak cukup hanya lima tahun dipimpin kepala daerah. "Memang seharusnya sepuluh tahun (menjabat) bilamana ingin bekerja dengan baik," katanya.

Eriko mengatakan proses pembangunan di Jakarta sedang berjalan. "Jika diinginkan masyarakat DKI, kenapa tidak berlanjut?" ucap dia lagi. Namun, Eriko mengatakan dinamisasi politik sangat kencang, tidak ada yang tidak mungkin.

Dia menyebut beberapa catatan menarik dari hasil survei Populi Center atau Kedai Kopi, Ahok tetap calon yang nomor satu. Kedua adalah Tri Rismaharini. "Yang membanggakan, ini (Ahok dan Risma) adalah calon-calon utama."

Survei Populi Center, kata dia, menyebutkan 28,4 persen suara mendukung PDIP. Data ini menjadi indikator bagi PDIP dalam mengusung calon. "Kami tidak boleh salah memilih karena yang dihukum adalah partai," ujarnya.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

27 November 2023

Di Acara Milenial dan Gen Z, Anies Jawab Soal Tuduhan Politik Identitas Saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menjawab tuduhan soal penggunaan politik identitas saat Pilkada DKi 2017 pada acara Indonesia Milleninial and Gen-Z Summit 2023.

Baca Selengkapnya

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

30 September 2023

Anies Ungkit Momen Berutang di Pilkada DKI, Singgung Biaya Politik Mahal

Anies menuturkan mahalnya biaya kampanye bukan berarti ketika menjadi pejabat harus balik modal

Baca Selengkapnya

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

14 Februari 2023

Di Acara Partai Ummat, Anies Baswedan Cerita Diberi Label saat Pilkada DKI 2017

Anies Baswedan menyebut ada dua pendekatan untuk menciptakan persepsi ini.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

11 Februari 2023

Anies Baswedan Buka Suara soal Utang Rp 50 Miliar ke Sandiaga: Sudah Selesai Dulu

Anies Baswedan menegaskan tidak ada utang yang hari ini harus dilunasi.

Baca Selengkapnya

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

11 Februari 2023

Politikus NasDem Minta Sandiaga Klarifikasi Surat Utang Anies Baswedan

Ada juga poin yang menyatakan jika Anies-Sandi menang, maka Anies Baswedan bebas dari utang tersebut.

Baca Selengkapnya

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

6 Februari 2023

Soal Perjanjian Utang dengan Anies Baswedan, Sandiaga: Saya Baca Dulu

Sandiaga belum mau menanggapi soal utang Anies Baswedan ke dirinya saat Pilkada DKI 2017.

Baca Selengkapnya

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

6 Februari 2023

Fadli Zon Buka Suara Soal Perjanjian Anies Baswedan - Sandiaga Uno di Pilkada DKI

Fadli Zon mengakui membikin draft perjanjian antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017. Soal utang, Fadli tak mau bicara.

Baca Selengkapnya

Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

31 Januari 2022

Pesan Anies Baswedan untuk Kedua Putra Haji Lulung

Anies Baswedan bercerita tentang dukungan yang diberikan Haji Lulung kepadanya dalam Pilkada DKI 2017.

Baca Selengkapnya

MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

20 November 2021

MUI DKI Bikin Cyber Army, Taufik Gerindra: Buzzer Terus Serang Anies Baswedan

Taufik menyampaikan penyerang ini selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada, karena politik identitas.

Baca Selengkapnya

Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

20 Mei 2021

Baca Pleidoi Rizieq Shihab Singgung Aksi 212, Ahok, dan Pilkada DKI

Rizieq Shihab mengklaim perkara yang menjeratnya bukanlah kasus hukum melainkan politik. Ia kemudian berkisah tentang Pilkada DKI.

Baca Selengkapnya