TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menjamin situasi wilayahnya aman menjelang masa pemilihan kepala daerah serentak 2017. Hal itu diucapkan Zaini setelah menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, Kamis, 15 September 2016.

Menurut Zaini, pertemuan dengan Wiranto bertujuan mengkomunikasikan sejumlah hal terkait dengan regulasi dan persiapan pilkada. "Kami akan menambah pengamanan jika diperlukan. Itu menunggu keputusan Menkopolhukam yang akan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri," ujar Zaini.

Zaini berujar, kondisi keamanan di Aceh menjelang pilkada tidak mengkhawatirkan. "Sebetulnya tidak ada yang rawan, semua sama saja. Cuma ada satu daerah (yang harus diawasi), yaitu Aceh Timur, karena akan ada pelantikan Komisi Independen Pemilihan (KIP)."

KIP merupakan istilah lain Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang dibentuk di Aceh. Meski dinilai bisa mengundang konflik, Zaini yakin pelantikan KIP Aceh Timur tak ada masalah. Dia optimistis konflik pilkada bisa selesai dengan konsolidasi pihak yang berseteru.

"Kita harus win-win solution. Kita mencari mana yang terbaik untuk bersama. Kalau satu menyalahkan yang lain, ya tak bisa (selesai)," tutur Zaini.

Sebelumnya, Wiranto sempat memetakan Provinsi Aceh dan Papua sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan pilkada tertinggi dibanding daerah lainnya. Akhir Agustus 2016, Wiranto mengumpulkan pejabat partai politik dan petinggi aparat keamanan untuk membahas indeks kerawanan pemilu (IKP).

Wiranto menyampaikan bahwa banyak pihak yang setuju memprioritaskan penyelesaian konflik pilkada di daerah. Selain itu, pemerintah dan partai politik mencoba memetakan aspek yang menjadi akar konflik pilkada.

"Apakah itu masalah biaya penyelenggaraan, kerentanan di antara pemilih, konflik peserta pilkada, semuanya kan kita harus tahu," katanya.

Kerawanan pilkada sedang menjadi sorotan, terutama saat Badan Pengawas Pemilu Umum merilis laporan IKP. Laporan itu mengungkapkan adanya 101 titik rawan konflik yang terkait dengan penyelenggara, kontestasi, dan partisipan pilkada. Titik rawan itu terdiri atas tujuh provinsi serta 94 kabupaten dan kota.

YOHANES PASKALIS