TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius menyebutkan lebih dari 500 warga negara Indonesia yang berada di Suriah dan Irak sempat berkontak dengan kelompok radikal di sana. Para WNI yang oleh BNPT dijuluki Foreign Teroris Fighter (FTF) itu kini mulai kembali ke Indonesia.
"Saat kembali, mereka jadi masalah,” kata Suhardi seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR RI, Senayan, Kamis, 15 September 2016. BNPT harus mengantisipasi untuk mereduksi radikalisme mereka dengan membuat format yang melibatkan semua kementerian.
Menurut Suhardi, para WNI yang sebelumnya berangkat ke Suriah dengan berbagai alasan, dari pendidikan sampai ibadah, itu patut diwaspadai karena sebagian besar berbekal kemampuan militer. "Tapi, dari 500 orang itu, 69 di antaranya sudah meninggal dunia," ujar Suhardi.
Dia berjanji akan memastikan lagi jumlah WNI yang pergi maupun yang pulang ke wilayah Irak dan Suriah melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, angka 500 yang disebut Suhardi masih perhitungan kasar.
BNPT juga berupaya memudahkan akses informasi lintas kementerian dan lembaga untuk penanggulangan terorisme. Lewat Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, pertengahan Agustus lalu, BNPT sudah menginisiasi pembentukan satuan tugas yang terdiri atas 17 kementerian dan lembaga terkait.
Suhardi pun menekankan bahwa bahaya radikalisme, yang biasanya menjadi akar pergerakan teroris, tak hanya berasal dari dalam lembaga pemasyarakatan. Publik, menurut dia, cenderung hanya memperhatikan napi dan kelompok teroris yang tersorot media. "Padahal anaknya, keluarganya (napi teroris) juga punya potensi radikal sama," kata Suhardi.
Anggota Komisi Hukum DPR RI, Wenny Warouw, mengatakan komisinya mendorong pemberlakuan program deradikalisasi. Namun mereka masih akan menunggu rincian program strategis BNPT. "Misalnya di Poso, di mana (program deradikalisasi) mau diterapkan? Siapa yang terlibat? Harus lebih jelas, lebih fokus," ujar Wenny yang ditemui seusai rapat.
Wenny mengatakan BNPT, sebagai leading sector isu terorisme, harus mendetailkan fungsi keterlibatan 17 kementerian dan lembaga yang ada dalam Satgas Terorisme. "Kalau perlu, kami minta daftar lampiran. Sebagai pengemban pengawasan kepada mereka (BNPT), Komisi Hukum harus tahu rincian itu."
YOHANES PASKALIS
Berita terkait
Kepala BNPT: Tingkatkan Kualitas Asesmen untuk Kemanan World Water Forum
9 hari lalu
Tindakan ini guna memastikan kemanan World Water Forum Ke-10 di Bali pada Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaTimur Tengah Memanas, Polri Diminta Waspadai Kebangkitan Sel Terorisme di Indonesia
17 hari lalu
Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) meminta Polri mewaspadai aktifnya sel terorisme di Indonesia saat konflik Timur Tengah memanas
Baca SelengkapnyaBNPT Dukung Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045
36 hari lalu
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaPeran Perempuan dalam Terorisme Harus Dilihat Secara Holistik
26 Februari 2024
Executive Board Asian Moslem Network (AMAN) Indonesia, Yunianti Chuzaifah, menyoroti kaitan kaum perempuan Indonesia dengan terorisme tak hanya terjadi di ruang publik, melainkan juga di ruang domestik.
Baca SelengkapnyaCegah Teroris, Tito Minta BNPT Buat Program untuk yang Terpapar Paham Takfiri dan Jihadi
21 Februari 2024
Plt Menkopolhukam Tito Karnavian meminta BNPT membuat sejumlah program untuk mencegah terorisme di Indonesia
Baca SelengkapnyaCatatan Jamaah Islamiyah Dinyatakan Sebagai Dalang di Balik Bom Natal 2000 dan Bom Bali
24 Desember 2023
Kelompok ini diduga membentuk organisasi resmi pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an dan lalu disebut dalang peristiwa Bom Natal 2000 dan Bom Bali.
Baca SelengkapnyaPara Mantan Napi Teroris Diajak Menanam Padi
15 November 2023
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertanian (Kementan) ajak mantan narapidana terorisme menanam padi.
Baca SelengkapnyaEks Kepala BNPB Doni Monardo Dirawat di Rumah Sakit, Keluarga Pastikan Kondisinya Stabil
23 September 2023
Eks Kepala BNPB Doni Monardo sakit dan sedang dirawat secara intensif di rumah sakit.
Baca SelengkapnyaTeken MoU Kerja Sama dengan BNPT, Gibran: Tanggulangi Radikalisme, Terorisme, dan Intoleransi
20 September 2023
Gibran mengemukakan Pemerintah Kota Solo memang sangat serius dalam penanggulangan masalah intoleransi dan radikalisme.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Pengkhususan dalam Mengawasi Rumah Ibadah
8 September 2023
Menurut Wapres Ma'ruf Amin, masalah itu datang apabila ada pengkhususan terhadap suatu objek seperti rumah ibadah.
Baca Selengkapnya