Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai pertemuan terkait antisipasi kerawanan Pilkada, di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, 30 Agustus 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan menyelesaikan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, langkah tersebut berdasarkan hasil rekomendasi Simposium 1965 pada April dan Juni 2016.
"Semua pasti digarap. Orang-orang mengatakan Pak Wiranto nanti tidak akan menyelesaikan itu. Saya akan menyelesaikan, saya jamin," kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 September 2016.
Wiranto mengatakan kementeriannya saat ini tengah mencatat langkah penyelesaian sebagai tindak lanjut rekomendasi. Dia mengatakan pembahasan penyelesaian akan disusun secara komprehensif, adil, dan transparan, serta tanpa keberpihakan. Namun ia tak mau menyebutkan kapan rekomendasi Simposium ditindaklanjuti.
Rekomendasi penyelesaian tragedi 1965 akhirnya selesai dirumuskan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, mengatakan rumusan rekomendasi itu sudah dipegang Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berharap ditunjuknya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tidak menghambat program kerja pemerintah dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
11 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".