TEMPO.CO, Ambon - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Provinsi Maluku bisa swasembada pangan pada 2017. Hal itu disampaikannya ketika melakukan rapat koordinasi pangan dalam rangka peningkatan luas tambah tanam padi dan serapan gabah petani tahun 2016. Rapat berlangsung di ruang VIP Bandara Pattimura, Ambon, Rabu, 14 September 2016.
Menurut Amran, pembangunan pangan di Pulau Jawa sudah selesai. Pembangunan pangan dimulai dari Pulau Jawa. Sebab, selain penyerapan pangan terbesar di Pulau Jawa, jumlah penduduk terbesar juga ada di Pulau Jawa. "Kini saatnya pemerintah membangun pangan dari wilayah-wilayah perbatasan dan daerah-daerah pinggiran untuk mencapai swasembada pangan," kata Amran.
Menteri menjelaskan, untuk mencapai target swasembada pangan pada 2017, Pemerintah Provinsi Maluku harus bisa memenuhi sejumlah tantangan yang diajukan Amran, di antaranya mencetak sawah baru seluas 10 ribu hektare. "Jika sanggup, kami akan memberikan benih gratis," ujarnya.
Saat ini Provinsi Maluku memiliki lahan sawah seluas sekitar 18 ribu hektare. Lahan sawah itu tersebar di empat kabupaten, yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram bagian barat, dan Kabupaten Seram bagian timur.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Diana Padang menjelaskan, kendala yang dihadapi untuk mencapai swasembada pangan di Maluku adalah masalah irigasi. Saat ini beras untuk penduduk Maluku yang setiap tahun sekitar 100 ribu ton didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi Selatan dengan harga terendah Rp 11 ribu per kilogram.
Kendala yang dikemukakan Diana langsung dijawab oleh Menteri Amran. Dia mengatakan akan memberikan bantuan 50 unit pompa air untuk menyedot air dari sungai-sungai, yang kemudian dialirkan ke sawah-sawah masyarakat. "Kalau produksinya naik, saya akan tambahkan lagi 50 unit pompa air," tutur Amran.
