TEMPO.CO, Bojonegoro - Hardjo Kardi, 83 tahun, tokoh Samin—paham yang menolak penjajah—asal Dusun Jepang, Desa/Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro menjadi pelopor program Pemerintahan Terbuka di desanya.

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Heru Prasetyo mengatakan konsep Open government partnership (OPG), sejalan dengan yang dilakukan penganut Samin di daerahnya. Menurut dia, beberapa ajaran Samin seperti 'eling lan waspodo' dan 'jujur opo anane' (selalu ingat dan waspada serta jujur dan terbuka) tak jauh berbeda dengan konsep Pemerintahan Terbuka.

"Jadi warga Samin bisa jadi pelopor Pemerintahan Terbuka,” kata Heru kepada Tempo, Selasa 13 September 2016.

Bambang Sutrisno, 35 tahun, anak Hardjo Kardi, mengatakan paham yang diterapkan orang tuanya merupakan hal pembentukan karakter. Misalnya menyangkut kalimat sami-sami sapodo saduluran (semua adalah saudara, jo drengki, srei (tidak iri dan dengki), serta tidak mencuri.

Penanaman karakter seperti itu, kata dia, yang membekas selama bertahun-tahun pada sekitar 100 Kepala Keluarga dan kini tetap setia menganut ajaran ini. "Terbukti, kampung kami, guyup dan aman,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bambang mengatakan figur Hardjo Kardi juga dianggap sebagai pelopor desa. Pada 1980-an Dusun Jepang, yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari Desa Margomulyo, saat itu tidak memiliki Sekolah Dasar. Anak-anak di kampung pinggir hutan jati tersebut rela berjalan kaki untuk bersekolah. Tapi Hardjo kemudian berinisiatif meminta Pemerintah Desa/Kecamatan untuk membangunkan fasilitas Sekolah Dasar.

Itu sebabnya, dia menilai wajar dengan adanya penerapan OGP di Desa Margomulyo tentang keterbukaan anggaran. "Mbah Hardjo Kardi, sangat mendukung,” ujarnya.

Sebelumnya Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagai percontohan open government partnership (OPG), menyingkirkan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Banda Aceh, yang juga masuk nominasi awal April 2016. Bojonegoro jadi percontohan pemerintah daerah pertama di Asia yang sejajar dengan 15 kota besar di dunia yang ikut kontes di program ini, bersama Kota Seoul, Korea Selatan; dan Kota Tbilisi, Georgia.

Program diterapkan di pemerintahan desa/kelurahan hingga di tingkat lebih tinggi sejak pekan keempat Agustus 2016. Bahkan, Pemerintah Bojonegoro menggelar Pemilihan Duta Keterbukaan Anggaran Pemerintahan Desa (DKAPD). Nantinya, dari 430 desa/kelurahan di kabupaten itu, dipilih nominator yang pengelolaan anggarannya terbuka dan berpihak ke masyarakat. Acara yang melibatkan aktivis LSM dan jurnalis ini telah dimulai pertengahan Agustus 2016.
SUJATMIKO