Survei CSIS: Elektabilitas Jokowi dan PDIP Naik Signifikan

Selasa, 13 September 2016 13:26 WIB

Presiden Jokowi menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei terbarunya terkait elektabilitas Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Direktur Eksekutif CSIS, Philips J. Vermonte, mengatakan survei yang digelar pada Agustus 2016 tersebut mencatat elektabilitas Jokowi naik signifikan.

Hasil survei CSIS menyebutkan pada Oktober 2015 elektabilitas Jokowi tercatat 36 persen. Sementara pada Agustus 2016 naik menjadi 41,9 persen. Sedangkan elektabilitas PDIP dari 32 persen pada survei yang digelar Oktober 2015, menjadi 34,6 persen pada survei Agustus 2016.

“Jokowi figur politikus paling kuat di Indonesia,” kata Philips di kantornya, Selasa, 13 September 2016. Ia menambahkan kedisiplinan PDIP menjadi partai di luar pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono membuat partai itu mampu mencetak kader.

CSIS menggelar survei pada 8-15 Agustus 2016 di 34 provinsi dengan proporsional mengambil sampel secara acak. Margin error pada survei itu adalah 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sementara responden yang disurvei meliputi penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas atau telah memiliki hak pilih.

Politikus PDIP Ahmad Basarah mengapresiasi hasil survei yang dilakukan CSIS. Menurut dia, hasil itu menunjukkan sikap publik yang objektif. Pihaknya mengklaim bahwa calon presiden tidak harus dari Ketua Umum PDIP.

Ahmad berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung pemerintahan Jokowi. Ia pun optimistis kepercayaan politik kepada Jokowi semakin meningkat. Menurut dia, Jokowi memiliki filosofi di balik lengan bajunya yang kerap digulung. “Beliau hanya ingin kerja, kerja, kerja,” kata dia.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

3 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

4 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

7 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

7 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

8 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

8 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

11 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

19 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya