TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan penyelenggara layanan (muassasah) ibadah haji Arab Saudi meminta maaf karena menggunakan label makanan Kementerian Agama RI untuk jamaah nonkuota/furoda dari negara lain. "Kami minta maaf kepada Kemenag. Itu kekeliruan kami," kata Ketua Muassasah Asia Tenggara Mohammad Amin Indragiri sebagaimana siaran pers, Senin, 12 September 2016.

Amin mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan katering berlabel Kementerian Agama RI pada jemaah haji yang tinggal di Maktab 51. Mereka adalah jemaah haji furoda dari beberapa negara seperti Kamboja, Filipina, termasuk juga Indonesia.

Permintaan maaf ini disampaikan Amin sehubungan adanya temuan mengenai makanan dengan kemasan berlabel Kemenag, tapi diberikan kepada bukan jemaah haji Indonesia. Mendengar informasi tersebut, tim PPIH (Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia) Arab Saudi segera melakukan monitoring ke Maktab 51.

PPIH juga menemui pimpinan muassasah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peredaran katering tersebut. Dari penelusuran, diketahui bahwa makanan itu didistribusikan untuk jemaah furoda yang tinggal di Maktab 51. Muassasah Asia Tenggara sendiri melayani katering untuk 26 maktab jemaah haji Indonesia.

Amin mengaku tidak sengaja menggunakan penutup kemasan katering dengan tutup yang berlabel Indonesia. "Insya Allah kalau ada umur, tahun depan kekeliruan yang semacam ini tidak terulang," kata dia.

Namun demikian, Amin mengatakan, makanan yang disajikan juga masakan bercita rasa Indonesia. Sebab jemaah furoda yang berasal dari berbagai negara itu memang lebih memilih menu masakan Indonesia.

Selain menyampaikan permintaan maaf secara lisan, pihak muassasah juga menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada Kementerian Agama RI yang ditandatangani langsung oleh ketua muassasah Asia Tenggara.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Abdul Djamil memastikan, peristiwa ini tidak berpengaruh terhadap layanan katering jemaah haji Indonesia. "Makanan untuk jemaah haji Indonesia aman. Kalau ada kekurangan kami langsung terjun mengatasi di lapangan," kata dia.

Djamil berharap, muassasah lebih berhati-hati. Semula mereka menganggap enteng masalah makanan karena menganggap persoalan itu tidak mempunyai implikasi apa-apa. Menurut Djamil, bagi Kementerian Agama penyelenggara haji yang juga diawasi masyarakat, hal tersebut jika dibiarkan bisa menimbulkan banyak penafsiran.

ANTARA