TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, melakukan sejumlah upaya untuk menutup dana alokasi umum yang tertunda dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 178 miliar. Walhasil, anggaran itu bisa tertutup dengan menggenjot pendapatan serta sejumlah efisiensi belanja.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi Jumhana Lutfi mengatakan, untuk menutup dana alokasi umum yang tertunda, pemerintah menggenjot pendapatan dari sektor bagi hasil pajak dengan provinsi sebesar Rp 66 miliar, dan pendapatan pajak lainnya hingga Rp 97 miliar.

"Ada efisiensi lelang proyek mencapai Rp 24 miliar," kata Jumhana, Selasa, 12 September 2016. Selain itu, kata dia, ada sejumlah kegiatan dalam belanja langsung mencapai Rp 70 miliar tak diserap. Alasannya, setelah dilakukan verifikasi, sejumlah kegiatan itu tidak terlalu mendesak, serta pengadaan lahan belum beres.

"Misalnya, perbaikan jalan, setelah diverifikasi, rupanya jalan masih dianggap layak," kata Jumhana. Selain itu, kata dia, ada efisiensi perjalanan dinas seluruh satuan kerja perangkat daerah di wilayahnya, yang mencapai Rp 2 miliar, dan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp 2 miliar.

Menurut Jumhana, dana efisiensi tersebut kini sedang disesuaikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2016. Menurut dia, dana tersebut akan ditambah dengan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2015 senilai Rp 740 miliar. "APBD perubahan diproyeksikan sebesar Rp 4,8 triliun," kata dia.

Sebetulnya, kata dia, APBD Perubahan bisa mencapai Rp 5 triliun lebih. Namun hal itu tak bisa direalisasi mengingat APBD murni 2016 mengalami defisit sebesar Rp 550 miliar. Soalnya, kata dia, pemerintah menaikkan nilai belanja langsung yang mencapai 63 persen dari APBD murni. "Defisit bisa ketutup dengan silpa 2015," ujar dia.

Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi Dadang Ginanjar mengakui ada efisiensi anggaran akibat dampak dari penundaan DAU dari Kementerian Keuangan. Anggaran yang dipangkas di dinasnya ialah dana perjalanan dinas yang mencapai Rp 60 juta lebih. "Belanja langsung tidak kena efisiensi, karena semua sudah dikerjakan," ujar Dadang.

ADI WARSONO