Kepala BIN Sutiyoso (kiri) bersama terpidana korupsi kasus BLBI Samadikun Hartono (tengah), setelah mendarat dari Cina, di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, 21 April 2016. Samadikun sudah menjadi menjadi buron sejak 2003 ketika kabur saat hendak dieksekusi untuk menjalani hukuman penjara selama empat tahun dalam kasus penyalahgunaan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengatakan dirinya belum mendapat tawaran jabatan dan tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan meski Jokowi kabarnya akan segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala BIN yang baru setelah mendapat persetujuan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.
"Tadi saya komunikasi soal hasil KTT ASEAN saja (dengan Jokowi), enggak menyinggung jabatan saya kemudian apa," kata Sutiyoso di Kompleks Istana, Jumat, 9 September 2016.
Toh, Sutiyoso mengklaim, tak memiliki bayangan rencana aktivitas dan pekerjaan seusai lengser dari kursi pemimpin lembaga telik sandi tersebut. Ia mengatakan baru akan memikirkan hal tersebut seusai Jokowi melantik Budi. "Tak ada alasan untuk tergesa-gesa memikirkan," kata dia.
Satu yang pasti, menurut Sutiyoso, dirinya tak akan kembali ke pengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Mantan Ketua Umum PKPI ini menilai partainya tersebut tak membutuhkan perwakilan pemerintah karena telah berkomitmen mendukung Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Tak berniat lagi, sudah cukup memimpin partai. Ini biar ada regenerasi," ujar dia.
Presiden Jokowi memanggil Sutiyoso untuk memberitahukan pencopotannya sebagai Kepala BIN, akhir Agustus lalu. Dia kemudian meneken surat pengajuan nama Budi ke Dewan Perwakilan Rakyat, 1 September 2016.
Proses persetujuan Parlemen Senayan terbilang cepat. Komisi Pertahanan DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi Budi, 7 September lalu. Pada hari yang sama, Komisi Pertahanan bulat menyatakan Budi lolos dalam tes tertutup tersebut. DPR kembali bulat menyetujui Budi sebagai Kepala BIN dalam rapat Paripurna, 8 September 2016.
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
7 Februari 2024
Selain ASN, TNI, dan Polri, Jokowi Juga Minta BIN Netral di Pemilu 2024
Pernyataan Jokowi itu muncul setelah kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri soal netralitas TNI-Polri.