TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung akan mengakali pembekuan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 330 miliar oleh Kementerian Keuangan RI. Menurut Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto, pembekuan DAU tersebut harus dicari solusinya dengan anggaran pengganti. Sebab, duit tersebut bakal dimanfaatkan untuk membayar gaji pegawai negeri Pemerintah Kota Bandung.
"Tinggal bagaimana menyiasati dalam rangka menutupi bolong-bolong. DAU itu peruntukannya untuk gaji, saya bayangkan 23 ribu lebih karyawan kami sebulan saja bisa teriak bisa clash action," kata Yossi saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu, 7 September 2016.
Yossi menambahkan, pihaknya mencoba memperbaiki raperda tentang anggaran perubahan agar DPRD Kota Bandung bisa menyetujui penggunaan efisiensi dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) untuk menalangi DAU yang dibekukan. "Kami mencoba melakukan berbagai efisiensi, mana-mana saja yang kami bisa efisienkan," tuturnya.
Yossi optimistis duit yang bisa diambil dari upaya mengefisienkan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek di SKPD bisa mencapai Rp 200 miliar. "Kalau seluruh SKPD menyatakan (melaporkan) itu, kami iris dari efisiensi," ujarnya.
Yossi menaruh harapan besar silpa Kota Bandung bisa menutupi kebutuhan Rp 330 miliar. Yossi optimistis, jika efisiensi dan silpa digabung, duit yang bisa digunakan melebihi kebutuhan.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
