Budi Gunawan Jalani Uji Kelayakan Calon Kepala BIN di DPR  

Reporter

Rabu, 7 September 2016 12:26 WIB

Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara, hari ini, Rabu, 7 September 2016.

Budi mengatakan siap memaparkan visi, misi, dan programnya terkait dengan penguatan dan optimalisasi di BIN. "Salah satunya fungsinya sebagai koordinator pelaksana intelijen yang ada," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia tiba sekitar pukul 09.30 WIB.

Baca: IPW Anggap Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN Tepat

Budi berujar, walau berasal dari kalangan kepolisian, dirinya tetap akan mengoptimalkan sumber daya yang ada, termasuk dari unsur Tentara Nasional Indonesia.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan ini, Ketua Komisi Intelijen Abdul Kharis Almasyhari menuturkan, DPR akan menyoroti sejauh mana kecakapan Budi dalam bidang intelijen. "Agar lembaga intelijen memiliki kemampuan menghadapi ancaman terhadap bangsa Indonesia," kata dia saat dihubungi.

Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera ini menuturkan selama ini koordinasi BIN dengan lembaga lain masih kurang. "Sebagian jalan sendiri-sendiri di lapangan," ucapnya.

Budi Gunawan dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BIN. Presiden telah mengirimkan surat ke pemimpin DPR pada Jumat, 2 September lalu.

AHMAD FAIZ

Baca Juga:
Misteri di Balik Curhat Risma kepada Mega
Rahasia Dapur di Balik Proses Investigasi Soal Pizza









Berita terkait

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

27 menit lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

15 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya