TEMPO.CO, Blitar - Ratusan guru honorer di Kabupaten Blitar melakukan aksi turun ke jalan, Senin, 5 September 2016. Mereka menuntut pemerintah membuka penerimaan pegawai negeri sipil tanpa tes untuk guru.

Aksi unjuk rasa disertai orasi oleh lebih dari 150 guru honorer ini dilakukan di perempatan Lovi. Sambil membentangkan poster berisi tuntutan, mereka menyuarakan keluhan menjadi abdi negara selama puluhan tahun tanpa penghargaan layak. “Kami hanya minta diangkat menjadi PNS,” kata Sri Haryati, koordinator pengunjuk rasa.

Terdapat sekitar 975 ribu guru berstatus honorer yang mengajar di sejumlah sekolah di Blitar. Mereka telah mengabdi selama puluhan tahun. Bahkan tak sedikit dari mereka yang telah berusia lanjut.

Karena itu, momentum pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini tengah berada di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat menjadi waktu yang tepat untuk menyuarakan desakan itu. Pemerintah diminta membuka celah penerimaan pegawai negeri sipil tanpa tes bagi guru honorer dengan memperhitungkan masa kerja. Sebab, undang-undang itu dinilai merupakan satu-satunya celah bagi mereka untuk bisa diangkat menjadi PNS.

Koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Blitar Mohamad Triyanto menuturkan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengangkat guru honorer. Menurut dia, saat ini terdapat 450 ribu guru honorer di seluruh Indonesia yang terkatung-katung nasibnya. “Kami mendorong revisi UU ASN untuk memprioritaskan mereka,” ucap Triyanto.

Triyanto juga meminta pemerintah menjamin pembayaran honor para guru di tengah penundaan dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Penundaan DAU sebesar Rp 120 miliar, menurut Triyanto, berpotensi menghambat pemberian honor pada September, Oktober, dan November tahun ini.

HARI TRI WASONO