Cover Majalah TEMPO: Ada Apa dengan Pizza. dok.TEMPO
TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menjadi salah satu lembaga yang diajak berdiskusi oleh Tempo dan BBC Indonesia saat menginvestigasi dugaan penggunaan produk kedaluwarsa di Pizza Hut, Pizza Hut Delivery (PHD), dan Marugame Udon. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengatakan semua restoran seharusnya memikirkan keselamatan konsumennya.
"Jika ada restoran besar menggunakan bahan kedaluwarsa, itu penipuan publik," kata Tulus pada pertengahan Agustus lalu.
Menurut Tulus, salah satu alasan konsumen mendatangi restoran ternama adalah kepercayaan terhadap keamanan pangan. Konsumen, kata Tulus, tak bisa memastikan keamanan pangan yang digunakan restoran itu. "Konsumen tak bisa memilih karena pemilihan bahan pangan ada di restoran tersebut."
Kondisi itu, kata Tulus, berbeda dengan pangan yang bisa dijual di toko-toko. Meski pangan tersebut sudah masuk tanggal kedaluwarsa, bisa saja konsumen tetap memilih membeli. "Bisa saja ada pilihan sadar dari konsumen untuk membeli meskipun mengetahui tanggal kedaluwarsanya sudah lewat."
Peneliti YLKI, Sularsi, mengatakan peredaran bahan pangan kedaluwarsa, berdasarkan Undang-Undang Pangan, masuk kategori pelanggaran administrasi. Tempo dan BBC Indonesia lalu membeberkan salah satu temuan, yaitu label baru berisi tulisan penambahan waktu kedaluwarsa. Menurut Sularsi, penambahan label itu termasuk pelanggaran pidana.
Investigasi Tempo dan BBC Indonesia menunjukkan Pizza Hut, Pizza Hut Delivery, dan Marugame Udon menggunakan bahan kedaluwarsa di gerainya. Tempo dan BBC Indonesia mendapat sejumlah dokumen dan kesaksian yang membenarkan penggunaan bahan kedaluwarsa tersebut.
Para petinggi Sriboga Food Group, salah satu divisi PT Sriboga Raturaya, perusahaan pemegang lisensi Pizza Hut dan Marugame Udon, membantah penggunaan bahan kedaluwarsa. Direktur Utama PT Sriboga Raturaya, Alwin Arifin, membantah penggunaan produk kedaluwarsa di restoran waralabanya. "Pokoknya enggak benar. Itu fitnah!"
