KPK Bawa Bupati Banyuasin Yan Anton ke Jakarta  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Minggu, 4 September 2016 19:22 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi membawa Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian ke Jakarta, Minggu sore, 4 September 2016. Sebelumnya, Yan dibekuk dalam sebuah operasi tangkap tangan di kediamannya, Jalan Lingkar Nomor 1 Kompleks Perumahan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu Yan Anton sedang mengikuti acara hajatan keberangkatan ibadah haji.

Selanjutnya, penyidik KPK membawa Yan Anton ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada pukul 14.00 WIB. Kemudian pada pukul 17.00 WIB tim KPK membawa Yan Anton ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang untuk diberangkatkan ke Jakarta. Perjalanan dari Polda Sumatera Selatan ke bandara mendapat kawalan dari Brimob.

Sebelum bertolak ke Bandara, Yan Anton terlihat keluar dari ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Dia dikawal oleh sejumlah penyidik KPK. Yan Anton bergegas masuk ke mobil meski dicegat awak media. "Maaf ya, maaf ya, maaf ya," kata Yan menuju pintu mobil.

Baca: OTT, Jubir KPK Benarkan Bupati Banyuasin Ditangkap

Kepala Bidang Humas KPK Yuyuk Andriati membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Sumatera Selatan tersebut. Namun Yuyuk belum bersedia memberi penjelasan lebih rinci. "Mengenai kabupatennya, siapa bupatinya, berapa orang yang ditangkap, dan terkait kasus apa, KPK akan menggelar konferensi pers Senin, 5 September," kata Yuyuk.

Sekretaris Daerah Banyuasin Firmansyah yang mendampingi Yan Anton di Markas Polda Sumatera Selatan tidak mau berkomentar. "Saya tidak tahu ini terkait dengan kasus apa. Saya hanya menemani dan saat penjemputan saya berada dalam mobil yang berbeda," kata Firmansyah yang tidak masuk dalam rombongan ke Jakarta.

ANTARA

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

3 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

4 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

6 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

13 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

14 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

14 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

19 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

19 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya