Seorang sketser mencoba mengambil sudut gedung Spiegel di kawasan Kotalama, Semarang, 26 Agustus 2016. Sejumlah sketser luar negeri datang meramaikan Internasional Sketchwalk 2016 di kota Semarang. Budi Purwanto
TEMPO.CO, Semarang - Uang milik Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, yang belum digunakan mencapai Rp 1,2 triliun. “Saat ini ada dana Rp 1,2 triliun di Pemkot Semarang yang nganggur," kata anggota Komisi Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Ari Purbono, Ahad, 4 September 2016.
DPRD menilai besarnya uang yang menganggur itu akibat satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal. “Kami menyayangkan karena banyak SKPD yang tidak mampu menyerap anggaran secara maksimal,” ucap Ari. Ia khawatir uang yang tidak terserap itu mengendap di bank kemudian rawan menjadi kepentingan segelintir oknum pejabat.
Jumlah uang sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, uang mandek itu sebesar Rp 950 miliar, naik menjadi Rp 1,1 triliun pada 2015. Pada tahun ini, nilai silpa terus naik dari anggaran belanja Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp 4,1 triliun.
Nilai uang yang mengendap itu menjadi alasan Ari mendukung kebijakan penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2016 oleh pemerintah pusat. “Kebijakan itu tidak mengganggu belanja Pemkot Semarang,” ujar Ari.
Catatannya menunjukkan saat ini dana anggaran belanja daerah Kota Semarang terpangkas 25 persen atau sekitar Rp 219 miliar akibat kebijakan peraturan Menteri Keuangan yang memangkas dana belanja untuk efisiensi. Ari menyebutkan pemangkasan itu sebagai penundaan anggaran untuk daerah dan bukan penghapusan.
Ia menilai keputusan Menteri Keuangan itu akan berdampak pada kreativitas pemerintah daerah yang lebih inovatif dan mandiri. “Sebab, pemerintah daerah rata-rata memiliki potensi mandiri kuat," tuturnya.
Anehnya, meski uang menganggur jumlahnya triliunan rupiah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyatakan telah membahas bersama SKPD terkait dengan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Ia mengatakan akan menghemat anggaran belanja. "Pemkot Semarang berupaya tidak terjadi defisit, maka akan menyusun anggaran dengan mengutamakan skala prioritas, terutama kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat," ucap Hendrar.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
