Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur (kiri atas), memberi tanggapan usai paparan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016 di Gedung Sate, Bandung, 26 Agustus 2016. Menteri Asman Abnur tengah berkunjung ke daerah untuk mencari role model program kementeriannya. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan mahasiswa yang lulus dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) tinggi akan diprioritaskan pada penerimaan calon pegawai negeri sipil.
"Sudah dirumuskan, ada beberapa prioritas aparatur sipil negara yang kita terima. Pertama, IPK tinggi, penyandang disabilitas, dan atlet yang berprestasi," kata Asman setelah menghadiri Indonesia Smart City Forum (ISCF) di Trans Luxury Hotel di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat, 2 September 2016.
Meski demikian, kata Asman, tidak sembarang mahasiswa yang memiliki IPK tinggi diterima jadi pegawai negeri. Menurut Asman, mahasiswa itu harus lulusan sekolah tinggi atau universitas yang juga terakreditasi A. "Kalau perguruan tinggi akreditasi A, nama baiknya akan dipertaruhkan," tuturnya.
Asman memastikan perekrutan aparatur sipil negara yang baru tidak akan membuat jumlah pegawai negeri makin membeludak. Sebab, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menggunakan sistem minus gros.
"Jadi nanti misalnya pensiun 100 ribu orang, yang kita terima 50 ribu orang. Jadi pertumbuhannya minus. Pelan-pelan, jangan sekaligus," ujarnya.
Adapun untuk standar penetapan nilai IPK tinggi, kata Asman, akan ditentukan dinas-dinas atau kementerian masing-masing. "Batasan bergantung pada dinasnya. Ada syarat tinggi-rendahnya," ucapnya.
