Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan), Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI diruang KK III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. Rapat tersebut membahas rencana strategis Kemendagri 2014-2019, evaluasi pelaksanaan E-KTP serta membahas perkembangan desain besar penataan daerah (desertada). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan blangko untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dikatakan kosong di daerah adalah tidak benar.
"Kata siapa kosong? Sudah terpenuhi di daerah," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor PMK Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2016.
Menurut dia, yang menjadi masalah adalah masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengurus keperluan e-KTP. "Ya, negara ini kan luas, masyarakatnya banyak," ujar dia.
Karena itu menurut Tjahjo ada beberapa daerah yang menggunakan sistem door to door untuk mendata masyarakat. Salah satunya di Surabaya di mana Tri Risma Walikota Surabaya menugaskan staf kecamatan dan staf pencatatan sipil untuk mendata ke rumah-rumah. "Tapi kalau di Jakartakan enggak mungkin kita door to door," kata dia.
Untuk masyarakat di kota besar, Tjahjo berharap agar mau meluangkan waktu untuk merekam data pribadi mereka. "Kami pemerintah akan terus mengingatkan pentingnya punya KTP," kata dia.
Menanggapi pelayanan yang berbeda-beda di tiap daerah, Tjahjo memohon maaf. "Kami paham. Pasti beda di Papua dan di Jakarta," kata dia. Bahkan di kota besar saja terkadang masih ada pungutan liar bila akan mengurus sesuatu, misal KTP. "Kalau ada pungli harus berani laporkan," ujar dia.
