TEMPO.CO, Boyolali - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan pemerintah akan segera meluncurkan program gerakan satu desa satu unggulan. “Ini bukan gerakan Kementerian Desa saja, tapi akan menjadi gerakan nasional yang didukung seluruh kementerian,” kata Eko saat berkunjung ke Desa Kemasan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Klaten, Selasa, 30 Agustus 2016.
Eko menuturkan gerakan satu desa satu unggulan bertujuan mendorong desa agar lebih fokus dalam mengembangkan potensi daerah masing-masing demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Dia mencontohkan, jika ada desa yang memiliki potensi pertanian namun masih terkendala masalah pupuk atau saluran irigasi, maka Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum yang akan memberikan bantuan.
“Alhamdulillah semua menteri sekarang sudah kompak. Jadi nggak ada lagi kritik-kritikan antar-menteri di televisi. Yang ada nanti saling memuji dan memeluk,” kata Eko disambut gelak tawa dan tepuk tangan puluhan perangkat desa yang memenuhi Pendapa Dewa Emas, Desa Kemasan.
Dalam pidatonya, Eko meminta agar dana desa yang anggarannya akan terus ditambah tiap tahun dimanfaatkan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu caranya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan mengelola sejumlah unit usaha sesuai potensi yang ada. Di sejumlah daerah justru telah dibentuk Badan Usaha Antar-Desa sehingga permodalannya lebih kuat.
“Kalau bisa BUMDes juga membikin microfinancing (layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah) atau UPK (Unit Pengelola Kegiatan),” kata Eko.
Eko mengaku sudah mendapat komitmen dari Menteri BUMN agar semua bank BUMN membantu unit pengelolaan kegiatan (UPK) di BUMDes. “Masih banyak bank BUMN yang kesulitan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, di sisi lain, masyarakat juga masih kesulitan mengakses KUR. UPK bisa menjembatani missinglink itu,” kata Eko.
Kepala Desa Tlawong, Kecamatan Sawit, Boyolali, Joko Tri, mengatakan desanya memiliki potensi pertanian yang cukup besar lantaran mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. “Kami berencana membuat lumbung desa untuk melindungi hasil petani agar tidak didominasi tengkulak. Lahannya sudah ada, tapi dana pembangunan dan operasionalnya belum mencukupi,” kata Joko dalam sesi dialog dengan Eko.
Menanggapi hal itu, Eko mengatakan BUMDes di desa yang memiliki potensi pertanian cukup besar juga bisa membuat unit usaha lumbung desa atau unit usaha pengelolaan pasca-panen. “Dananya nanti sebagian bisa meminjam dari bank. Karena sarana pasca-panen jauh, pemrosesan jadi lambat sehingga kualitas produk menurun, harga jatuh. Ini jadi masukan yang akan kami bawa,” kata Eko.
