TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui tiga calon hakim agung. Ketiga hakim itu adalah Edi Riadi, Ibrahim, dan Panji Widagdo. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Komisi Hukum DPR Desmond Mahesa Junaedi itu, mayoritas fraksi menerima keputusan tersebut.
Desmond mengatakan keputusan itu diambil melalui musyawarah dan mufakat. Menurut Desmond, 10 fraksi mempertimbangkan integritas setiap calon. "Kami diskusikan tentang kapasitas dan kapabilitasnya," kata Desmond setelah rapat keputusan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Agustus 2016.
Menurut Desmond, Komisi Hukum berhati-hati memilih hakim agung. "Ada orang yang pintar, tapi kami ragu akan integritasnya," ujarnya. Desmond menyebut ketiga hakim ini sebagai yang terbaik dari tujuh calon yang ada.
Ia berharap tiga hakim terpilih itu bisa memberi gairah baru di Mahkamah Agung. Desmond mengatakan komisinya bakal membawanya ke rapat paripurna. "Akan kami bawa ke (rapat) paripurna dalam waktu dekat," tuturnya.
Pekan lalu, DPR telah menguji empat dari tujuh calon hakim itu. Mereka adalah calon hakim agung, Panji Widagdo dan Setyawan Hartono. Kemudian calon hakim ad hoc tipikor, Dermawan S. Djamian dan Marsidin Namawi. Sedangkan kemarin, DPR menguji Ibrahim, Hidayat Manao, dan Edi Riadi.
ARKHELAUS W.
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
11 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya