Topi Adat Batak Jokowi Keliru, Suku Dairi Merasa Diabaikan  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Selasa, 30 Agustus 2016 06:50 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo didampingi Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kiri kedua) dan Menteri Pariwisata Arief Yahya (kiri) menggunakan pakaian adat Batak menyaksikan pelepasan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 21 Agustus 2016. Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba sekaligus mempromosikan potensi wisata daerah itu. ANTARA/Septianda Perdana

TEMPO.CO, Medan - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, kembali menuai kritik dari kelompok masyarakat Batak. Selain kontroversi pemakaian pakaian ada, seperti topi dan tongkat Batak, masyarakat adat Dairi turut mengkritik topi yang disebut talitali itu.

Baca: Empat Kesalahan Baju Adat Presiden Jokowi

Setelah berkonsultasi dengan tetua suku Dairi, kata tokoh masyarakat adat Dairi Robin Sihotang, disimpulkan, topi mahkota yang disematkan ke kepala Presiden Jokowi seharusnya utuh berupa ulos yang dirajut, tidak boleh dipotong atau digunting. "Kami warga Dairi menyayangkan pemakaian talitali atau topi kebesaran mahkota untuk Presiden yang disematkan sembarangan. Apalagi hasil kreasi kontemporer perpaduan dari guntingan ulos," kata Robin kepada Tempo, Senin, 29 Agustus 2016.

Menurut Robin, bagi orang Dairi dan Pakpak, yang menjadi bagian puak Batak, ulos yang dipotong atau digunting dianggap sebuah penghinaan dan bisa mendatangkan malapetaka. "Pemberian mahkota tertinggi orang Batak, seperti topi dan tongkat untuk pimpinan tertinggi, misalnya kepada presiden, harus melalui doa dan ritual tokoh adat Batak dari tujuh wilayah kawasan Danau Toba. Tidak boleh sembarangan dan diwakilkan, harus tokoh masyarakat adat." ujar Sihotang.

Dia menyayangkan pemberian topi mahkota untuk Jokowi hanya dikonsultasikan dengan panitia Karnaval Pesona Danau Toba kepada penenun ulos. "Begitu juga tongkat yang diberikan kepada Jokowi, tidak boleh tongkat Tunggal Panaluan. Sebab, itu untuk panglima perang atau dukun. Untuk seorang tamu terhormat seperti presiden, tongkat yang disematkan harus tongkat Balahat raja," kata Sihotang.

Baca: Dianggap Menghina, Dua Akun Facebook Dilaporkan ke Polisi

Meski menyayangkan kesalahan itu akibat tak berkonsultasi dengan tokoh adat Dairi, Sihotang menilai, kunjungan Jokowi ke kawasan Danau Toba akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Batak. "Tapi, itu tadi, kami orang Batak Dairi tidak dilibatkan dan merasa ditinggalkan menyambut kedatangan Presiden Jokowi saat pesta karnaval pesona Danau Toba. Kenapa hanya orang Batak Toba yang berperan? Seharusnya semua puak Batak, termasuk orang Dairi, diberi peran agar merasa dihargai." tutur Sihotang.

Kepala Dinas Pariwisata Sumut Elisa Marbun mengatakan pemberian talitali atau topi mahkota kepada presiden sudah dikonsultasikan dengan penenun ulos. Namun dia mengakui bentuk topi mahkota yang dipakai Jokowi tidak dikonsultasikan dengan tokoh adat. "Konsultasi dengan ahli penenun ulos saja," kata Marbun.

SAHAT SIMATUPANG

Berita terkait

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

2 menit lalu

Mentan Amran Dampingi Presiden Gowes Sapa Warga di Mataram

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut serta bersama presiden menyapa warga Mataram.

Baca Selengkapnya

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

18 menit lalu

Soal Kewarganegaraan Ganda untuk Diaspora, Bagaimana Peraturannya?

Jokowi pernah memerintahkan pengkajian soal status bagi diaspora, tapi menurun Menteri Hukum bukan kewarganegaraan ganda.

Baca Selengkapnya

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

1 jam lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

1 jam lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

1 jam lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

1 jam lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

14 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

16 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

17 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

17 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya