TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sukamta, mengatakan anggaran pengadaan satelit keamanan Kementerian Pertahanan senilai US$ 849,3 juta atau Rp 1,12 triliun terlalu mahal.
Menurut Sukamta, dari spesifikasi yang dibutuhkan, harganya diperkirakan hanya dua pertiga sampai tiga perempatnya. Sukamta mengatakan saat ini yang mendesak ialah mengamankan slot orbit yang terancam hilang karena tidak ada lagi satelit.
Kekurangan slot orbit itu bisa diatasi dengan menyewa satelit. "Tapi sewa hanya jangka pendek," katanya, Senin, 29 Agustus 2016. Opsi sewa dianggap paling murah untuk program jangka panjang. Namun mencari satelit yang memenuhi syarat dan bisa disewa jangka panjang sulit.
Menurut Sekretaris Fraksi PKS tersebut, yang paling logis memang membeli satelit baru. Namun, setelah dipelajari, harganya tidak sampai US$ 849 juta. "Jadi tidak sebesar itu," ujarnya.
Senada dengan Sukamta, Ketua Komisi Pertahanan Abdul Kharis Almasyhari berpendapat harga itu kemahalan. "Saya berharap harga tersebut dapat dikoreksi," tuturnya. Meski kemahalan, pengadaan satelit ini dianggap penting."
Kharis menjelaskan, satelit itu bertujuan mendukung komunikasi dan data pertahanan dan keamanan yang spesifik. Komisi Pertahanan diagendakan akan rapat bersama Kementerian Pertahanan hari ini. Salah satu agendanya membahas persetujuan anggaran pengadaan satelit tersebut. "Kita lihat nanti, ya," ucap Kharis.
Sebelumnya, Sukamta pernah membandingkan satelit keamanan itu dengan satelit milik Bank Rakyat Indonesia. Kementerian Pertahanan mengajukan dana pembelian satelit sebesar US$ 849,3 juta. Sedangkan harga satelit BRI hanya sekitar US$ 200 juta.
"Saya usulkan rasionalisasi lagi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan," tutur Sukamta, Juni lalu. Sisa dana tersebut nantinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak Kementerian Pertahanan.
