Ini 4 Kesalahan Perangkat Adat Batak Jokowi di Balige

Reporter

Editor

Grace gandhi

Jumat, 26 Agustus 2016 12:11 WIB

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo menggunakan pakaian adat Batak menyapa warga ketika tiba di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, 21 Agustus 2016. Presiden melepas seratusan peserta Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Sumatera Utara dengan menelusuri jalan tepi Danau Toba. ANTARA/Septianda Perdana

TEMPO.CO, Medan - Presiden Joko Widodo saat Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Kabupaten Toba Samosir, Minggu, 21 Agustus 2016 mengenakan pakaian dan perangkat adat Batak.

Penyematan perangkat adat Batak itu terdiri dari talitali ikat kepala atau topi khas Batak, tongkat, serta ulos untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, acara adat itu justru menuai kritik di media sosial. Kritik terutama tentang topi raja yang dikenakan Presiden Jokowi disertai rambut palsu (wig) warna putih. Bahkan, pengkritik sampai diadukan ke polisi.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara mulai menyelidiki laporan pengaduan penghinaan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi melalui akun Facebook. Sentra Pelayanan Kepolisian kemarin menerima laporan seorang pengacara bernama Lamsiang Sitompul yang mengadukan pemilik akun Facebook Nunik Wulandari II dan Andi Redani.

Lamsiang menuduh mereka telah menghina Presiden Republik Indonesia dan Suku Batak. Berdasarkan laporan bernomor STTLP/1094/VII/2016/SPKT III pada 23 Agustus 2016 itu, Lamsiang melaporkan dugaan penghinaan kepadanya selaku bagian dari masyarakat Batak.


Baca: Dianggap Menghina, Dua Akun Facebook Dilaporkan ke Polisi

Menurut Lamsiang, unggahan (upload) gambar serta kata-kata di media sosial Facebook yang ditampilkan oleh terlapor pemilik akun Nunik Wulandari II dan Andi Redani Putribangsa mengandung unsur dugaan penghinaan harkat, martabat, dan harga diri. Unggahan tersebut dianggap telah mempermalukan masyarakat Batak.

“Saya laporkan kerugian moril yang dialami komunitas Suku Batak karena merasa dipermalukan, direndahkan, dihina harkat dan martabat, serta harga diri menjadi tercemar," kata Lamsiang kepada Tempo, Rabu, 24 Agustus 2016. "Dasar saya melaporkan sebagai orang Batak yang merasa terhina dengan hinaan yang dilakukan pelaku terhadap Presiden dengan pakaian kebesaran Suku Batak.”

Tempo pun meminta penjelasan dari tokoh masyarakat Kabupaten Samosir, Wilmar Simanjorang, soal perangkat dan pakaian adat yang dikenakan Presiden Jokowi. Mengejutkan, Wilmar menilai ada yang keliru dari pakaian dan perangkat yang dikenakan oleh Presiden Jokowi itu.

Waduh, apa saja yang salah? Ini penjelasan Wilmar Simanjorang:

1. Talitali Kontemporer, Bukan Tradisional
Menurut Simanjorang, talitali atau topi khas Batak yang dipakai Jokowi sama sekali bukan talitali yang biasa digunakan Raja Batak. Talitali yang dipakai Jokowi itu adalah hasil kreasi kontemporer. "Talitali atau topi khas Batak yang dipakai Jokowi memang tidak lazim," kata Simanjorang kepada Tempo, Kamis, 25 Agustus 2016.

Talitali yang dikenakan Jokowi tidak lazim dipakai orang terhormat atau tamu atau pemimpin besar seperti Presiden. Wilmar Simanjorang menduga usul pakaian talitali yang dipakai Jokowi saat acara karnaval di Balige, bukan kesepakatan raja adat tujuh daerah di kawasan Danau Toba.

2. Yang Memakaikan Topi Bukan Raja
Menurut Wilmar Simanjorang, yang pernah menjabat Bupati Kabupaten Samosir, tak sembarang orang boleh memakaikan talitali kepada seorang raja. "Yang memakaikan talitali ke kepala Jokowi juga harus raja adat dan usianya lebih tua dari Jokowi dan dia punya wibawa," tuturnya.

Baca: Topi Adat Batak Presiden Jokowi di Balige Ternyata Keliru

3. Tongkat Perang, Bukan Tongkat Raja
Wilmar Simanjorang juga mengkritik tongkat yang diserahkan kepada Jokowi pada saat berkunjung ke Pulau Samosir. Menurut dia, tongkat Batak ada dua jenis, yakni Balahat Raja atau tongkat untuk Raja dan Tunggal Panaluan atau tongkat untuk panglima perang.

"Yang dipakai Presiden di Pulau Samosir itu sepertinya bukan tongkat Balahat Raja, melainkan Tunggal Panaluan. Kepada seorang raja atau Presiden seharusnya diberikan Balahat Raja," ujar Wilmar Simanjorang.

4. Tidak Melibatkan Tetua Adat
Wilmar Simanjorang pun menerangkan, tiga kekeliruan tadi terjadi karena panitia penyambutan Jokowi tak melibatkan para raja adat di tujuh daerah yang berada di kawasan Danau Toba.

Menurut tokoh masyarakat Karo, Profesor Meneth Ginting, kehadiran Jokowi ke wilayah Danau Toba yang seharusnya mempersatukan subetnis Batak, termasuk Karo, justru belum tercapai. Penyebabnya, tokoh-tokoh adat Karo tidak dilibatkan dalam pertemuan penyambutan Jokowi. "Jadi saya bisa memahami kenapa ada pro dan kontra saat Jokowi mengenakan pakaian adat. Idealnya, memang tokoh adat tujuh daerah dan subetnis Batak diajak bicara," kata Meneth Ginting kepada Tempo.

Meski begitu, Guru Besar Universitas Sumatera Utara ini menerangkan, tetap mendukung kehadiran Presiden Jokowi untuk menghidupkan kembali wisata Danau Toba. Masyarakat Karo berharap, jika Danau Toba menjadi tempat wisata kelas dunia, harus tetap memperhatikan kelestarian alam dan norma-norma adat. "Wisata yang menyesuaiakan diri dengan ekosistim. Bukan ekosistim dipaksa berganti demi wisatawan," tuturnya.

Kembali ke soal perangkat pakaian adat tadi, Wilmar Simanjorang mengatakan, hanya ulos yang tepat. Presiden Jokowi mengenakan Ulos Ragidup Sirara yang biasa diberikan untuk kaum bapak atau pribadi terhormat atau para raja. Sedangkan Ibu Negara Iriana mengenakan Ulos Tumtuman, yakni ulos dengan motif yang sangat langka dan digunakan kaum ibu. "Ulos yang dipakai Jokowi dan Ibu Negara saya nilai tepat."

Baca lainnya:
Penghina Presiden Jokowi saat Mengenakan Baju Adat Batak Dilaporkan ke Polisi
Presiden Jokowi ke Pulau Samosir Naik Kapal Feri dan Berbaju Adat Batak


SAHAT SIMATUPANG



Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

8 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

14 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

18 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

20 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

21 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya