Penelitian, Hanya 3 dari 3.046 Koruptor Dihukum Maksimal

Reporter

Kamis, 25 Agustus 2016 05:20 WIB

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Detention Studies (CDS) Ali Aranoval mengungkapkan bahwa hukuman bagi para narapidana korupsi masih sangat lemah. Dari 3.046 narapidana korupsi, hanya 3 orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup. “Itu karena politik hukumnya enggak jelas,” kata dia kepada Tempo di kantornya, Rabu, 24 Agustus 2016.

Menurut Ali Aranoval, dengan angka itu, artinya hanya 1,73 persen koruptor yang mendapat hukuman berat. Angka itu dihimpun hingga 11 Agustus 2016 dari 310 rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

BACA: Akil Mochtar Divonis Seumur Hidup
Koruptor BNI Diganjar Hukuman Seumur Hidup

Ali menilai arah pemberantasan korupsi di Indonesia masih tidak jelas. Sebab, masih banyak pihak yang bermain suap dan menjadi bisnis di kalangan eksekutif. Ia pun menduga banyak putusan pengadilan terhadap koruptor yang berpotensi menimbulkan korupsi baru.

Menurut penelitian CDS, dari 3.046 koruptor, hanya 50 orang dihukum di atas 10 tahun penjara. Sebanyak 2.672 koruptor hanya dihukum kurang dari 5 tahun penjara. Jika diakumulasi, 2.993 koruptor mendapat hukuman kurang dari 10 tahun. Menurut Ali, hukuman yang ringan tersebut masih dikurangi dengan adanya remisi.

BACA: Kenapa Hukuman bagi Koruptor Ringan? Ini Jawabnya

Hingga saat ini, remisi masih dianggap sebagai hak bagi setiap narapidana. Ali menilai bahwa selama remisi dalam peraturan masih disebut hak, pemberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal. Ia menyatakan setuju apabila remisi terhadap koruptor dilepaskan dari peraturan, bahkan dihilangkan.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

4 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

17 jam lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

1 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya