Menteri Hukum dan HAK Azasi Manusia Amir Syamsudin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membeberkan alasan partainya mencopot Ruhut Sitompul dari jabatan juru bicara. Menurut Amir, Ruhut sempat menganggap Demokrat sudah tak lagi mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara I Putu Sudiartana. "Pernyataan Ruhut seolah-olah Demokrat tidak memihak kepada KPK," ucap Amir kepada Tempo, Selasa, 23 Agustus 2016.
Sebelumnya, Ruhut mengatakan seolah-olah hanya dia yang mendukung KPK. Ruhut menilai partainya tidak mendukung atas penyidikan terhadap Putu, yang ditangkap petugas KPK pada 27 Juni 2016 dalam perkara transfer dana pembangunan ruas jalan di Sumatera Barat senilai Rp 500 juta.
Pernyataan Ruhut itu dibantah Amir. Menurut dia, selama ini, Demokrat sebagai partai minoritas yang tetap memperjuangkan dan mendukung KPK. Bahkan, ujar dia, Demokrat menolak keras revisi Undang-Undang KPK.
Pernyataan Ruhut itu menjadi dasar Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono mencopot mantan artis sinetron itu. Pernyataan Ruhut dianggap keliru dan tidak mencerminkan sikap Demokrat. "Ini bukan mempertontonkan kisruh internal Demokrat, tapi untuk meluruskan hal-hal strategis," tuturnya.
Menurut Amir, saat itu partainya hanya mempertanyakan tindakan KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap Putu. Demokrat ingin meminta klarifikasi soal kriteria operasi tangkap tangan. Sebab, dalam dugaan suap yang diterima Putu, ada beberapa modus baru yang tak dijelaskan KPK hingga saat ini.
Amir berujar, partainya juga telah mengambil tindakan tegas dengan memecat Putu sebagai kader Partai Demokrat. Justru saat ini Ruhut menuturkan seolah-olah Demokrat tidak memihak kepada KPK. "Sekarang pertanyaanku, apakah kita masih partai yang 'katakan tidak pada korupsi'?” ucap Ruhut.
SBY sebelumnya memecat Ruhut melalui pesan singkat. Isi pesan itu menjelaskan, setiap pernyataan Ruhut di depan publik tidak mencerminkan posisi dan keputusan Demokrat. "Sudah cukup sering saya berikan peringatan terhadap pernyataan Saudara, tapi tidak diindahkan," tulis SBY.
Meski Partai Demokrat mencopot Ruhut sebagai juru bicara, posisi dia sebagai Ketua Departemen Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan masih tetap dipertahankan. Pencopotan itu diduga dilatarbelakangi sikap Ruhut yang terkesan ngotot mendukung Basuki Tjahaja Purnama menjelang pilkada DKI Jakarta.
