Pemerintah Klaim Pembahasan RUU Pemilu Sudah Tahap Akhir  

Minggu, 21 Agustus 2016 17:16 WIB

Buku Naskah Akademik Draft RUU Tentang Kitab Hukum Pemilu. Foto: Kemitraan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Pakar Pemerintah dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, Dani Syarifudin Nawawi, mengatakan pembahasan RUU Pemilu saat ini sudah masuk tahap akhir. Menurut dia, draf RUU tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada September mendatang.

"Sudah sekitar 80 persen selesai dan masih terus dikaji sampai saat ini," ujar Dani di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Agustus 2016. Menurut dia, pembahasan RUU tersebut terutama dilakukan pada 13 isu krusial.

Menurut Dani, 13 isu krusial tersebut adalah sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, tahapan pemilu, persyaratan partai politik peserta pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi, serta pencalonan presiden dan wakil presiden.

Selain itu, pembahasan itu menyangkut antisipasi calon tunggal pasangan presiden-wakil presiden, kampanye pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden, jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS), surat suara pemilihan anggota legislatif dan presiden, penguatan kelembagaan, kewenangan, tata kelola penyelenggaraan pemilu (melingkupi KPU, Bawalsu, dan DKPP), serta peran pemerintah dan pemerintah daerah.

Dani mencontohkan persyaratan partai politik peserta pemilu. Diusulkan syarat partai politik dapat mengikuti pemilu melalui verifikasi faktual oleh KPU dengan metode sensus. "Selama ini hanya pakai sampling," katanya. Dia mengakui metode tersebut memakan waktu cukup lama karena harus memvalidasi dokumen administrasi kepengurusan hingga kecamatan. "Tapi akan lebih akurat."

Selain itu, isu surat suara pemilihan anggota legislatif dan presiden direncanakan akan berintegrasi. Jadi, dalam pemilu nanti, masyarakat akan menerima beberapa kertas suara yang berisikan calon anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPR, dan presiden. "Tidak ribet kalau sosialisasi jelas," tuturnya.

Dani mengatakan direncanakan juga kertas suara untuk presiden setelah foto para calon di bawah akan dipasang gambar partai pendukung setiap pasangan. Hal tersebut akan membantu mengingatkan masyarakat siapa partai pengusungnya dan ini salah satu tugas partai pengusung tersebut.

ODELIA SINAGA

Berita terkait

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

36 menit lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya