KPK Akan Tambah Penyidik dari Polri  

Reporter

Sabtu, 20 Agustus 2016 15:56 WIB

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) melakukan salam komando dengan Ketua KPK Agus Rahardjo disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan seusai melakukan pertemuan, di Gedung KPK, Jakarta, 19 Agustus 2016. Pertemuan tersebut membicarakan prihal "Joint Investigation" dalam penanganan kasus korupsi, terkait kelebihan keduanya sebagai lembaga penegak hukum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana merekrut anggota Polri untuk menambah penyidik. Menurut dia, penyidik KPK masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk. "KPK harus sadar sekali dengan jumlah penyidik yang sekitar 100 itu kan kurang banyak," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa media, di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat, 19 Agustus 2016.

Tambahan penyidik diperlukan lantaran Agus tak ingin operasi tangkap tangan lembaga antirasuah itu kendor gara-gara kurangnya penyidik. Dengan tambahan jumlah penyidik, diharapkan KPK bisa melakukan penyidikan kasus baru.

Rencana itu dibicarakan dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian ketika mengunjungi KPK, Jumat. Menurut Agus, Tito berharap anggotanya yang kembali pulang ke KPK akan turut membawa nilai-nilai antirasuah sehingga bisa membuat kepolisian menjadi lebih baik. "Harapannya nanti kalau pulang ke Polri mereka bisa jadi agent of change."

Agus menampik bahwa masuknya anggota Polri ke KPK akan berpotensi melemahkan komisi antikorupsi. Menurut dia, kerja sama ini dilakukan untuk menyelaraskan langkah-langkah KPK dengan kepolisian. "Jadi sama sekali tidak mengganggu kewenangan masing-masing, kalau lakukan OTT tentu Polri juga tidak tahu.

Penyidik Polri untuk tindak pidana korupsi sebanyak 2.000 personel. Ia berharap adanya penyidik Polri yang diperbantukan ke KPK bisa digunakan untuk membangun sinergi dengan baik. Bantuan personel itu diharapkan bisa direalisasikan pada 2017.

Untuk operasi tangkap tangan selanjutnya, Agus mengatakan lembaganya akan mulai fokus pada korupsi penerimaan negara, perkara pertambangan, dan migas. "Itu target kami. Jadi kita perlu sinergi.”

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

4 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

9 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

18 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

18 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

20 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

21 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

22 jam lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

23 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya