TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi gagasan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengkaji sistem perencanaan pembangunan nasional jangka panjang. "Dalam era kompetisi global sekarang ini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, berwawasan ke depan, dan berkesinambungan," kata Jokowi, Selasa, 16 Agustus 2016, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat di kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Jokowi mengatakan bangsa Indonesia tengah berada di era persaingan global. Kompetisi antarnegara semakin keras dan sengit. Untuk memenangi kompetisi, bangsa Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman. "Kita harus kreatif, optimistis, bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa," ujarnya.

Dia mengatakan, tanpa keberanian keluar dari zona nyaman, Indonesia akan terus dihadang kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Karena itulah, diperlukan langkah-langkah terobosan, kecepatan kerja, dan lembaga-lembaga negara yang kuat serta efektif untuk mengatasi tiga masalah utama bangsa tersebut.

Selain itu, kata Jokowi, diperlukan keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara, dan nilai-nilai keutamaan bangsa. "Tanpa itu, kebesaran kita sebagai bangsa akan punah akan digulung arus sejarah. Kita tidak mau itu terjadi!" tuturnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan pemikiran untuk membuat perencanaan nasional jangka panjang telah disepakati fraksi-fraksi di MPR. "Pada rapat gabungan fraksi-fraksi MPR, pemikiran untuk membuat perencanaan nasional jangka panjang disepakati untuk ditindaklanjuti," katanya.

Sidang Tahunan MPR digelar setiap 16 Agustus. Sidang ini dilakukan menjelang perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia, yang jatuh setiap 17 Agustus.

AMIRULLAH