Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sedang menjelaskan tentang kronologi Operasi Tangkap Tangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi yang diduga menerima suap dari Saipul Jamil
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak rencana penghapusan justice collaborator pada revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan adanya justice collaborator bisa digunakan untuk membuat efek jera.
"Saran dari KPK tidak setuju dicabut. Alasannya agar membuat efek jera," kata Basaria saat dihubungi Tempo, Selasa, 16 Agustus 2016.
Menurut dia, justice collaborator bisa membantu mengungkap banyak hal dalam pengembangan kasus. "Bagi pelaku yang benar-benar membantu untuk ungkap dalam pengembangan kasus, sudah barang tentu dapat diberikan sebagai justice collaborator," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Center for Detention Studies Ali Aranoval meminta penghapusan justice collaborator pada revisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Menurut Ali, apabila justice collaborator tetap dimasukkan dalam peraturan tersebut, akan menimbulkan potensi kecurangan bagi para petugas.
Ali mendorong agar rencana penghapusan direalisasikan. Bagi dia, tak adanya justice collaborator bisa menutup peluang untuk membuka korupsi baru.
Menanggapi hal tersebut, Basaria menjelaskan, mengatasi kejahatan bukan dengan cara menutup peluang bagi pelaku untuk mengadu. Dengan demikian, yang diperlukan adalah pengawasan melekat, bukan malah menghapus justice collaborator.
