TEMPO Interaktif, Jakarta:Kendati penghidupan kembali Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda telah menjadi pembicaraan santer, DPRD Nanggroe Aceh Darussalam belum mendapat penjelasan secuil pun dari pemerintah pusat soal rencana itu. “Meski itu wewenang pemerintah pusat, namun kami harus juga diberikan penjelasan,” ujar Ketua Komisi A Mukhlis Mukhtar kepada Tempo News Room melalui telepon, Kamis (10/1) malam. Mukhlis menegaskan perlunya menjunjung tinggi tata krama politik, dimana pemerintah pusat seyogyanya melibatkan aparat pemerintah dan wakil-wakil rakyat di Aceh. "Kalau bahasa Jawanya, ada kulo nuwun (permisi) dululah," katanya. Apalagi, lanjutnya, saat ini pemerintah Aceh kurang kuat legitimasinya. Sehingga, pelibatan publik soal rencana ini, mutlak dilakukan. “Saya baru tahu dan mendengar dari media massa,”imbuhnya. Pekan lalu, Gubernur Abdullah Puteh, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil telah mengungkapkan kepada pers perihal rencana menghidupkan kembali Kodam I Iskandar Muda. Tujuannya, kata Yudhoyono, untuk lebih memberdayakan TNI dalam pengamanan di daerah yang sedang diguncang isu separatisme itu. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM), seperti Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia dan Kontras, menentang rencana ini. Mereka beralasan pendekatan keamanan dengan melibatkan militer tidak jauh beda dengan cara-cara Orde Baru. Bukannya sitausi tambah aman, namun trauma masyarakat Aceh yang tak mudah dihapus. (Bagja Hidayat)