Ini Kata Ombusdman Soal Status Kewarganegaraan Menteri ESDM  

Reporter

Minggu, 14 Agustus 2016 11:13 WIB

Menteri ESDM baru Arcandra Tahar, bersama Menteri ESDM lama Sudirman Said saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 27 Juli 2016. Sudirman Said selama 21 bulan memangku tanggungjawab sebagai menteri dalam Kabinet Kerja. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Ombusdman Republik Indonesia Alamsyah Saragih meminta Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar tidak mempermainkan persepsi publik terkait dengan status kewarganegaraannya yang kini tengah disorot publik. "Status kewarganegaraan seorang menteri adalah informasi yang terbuka," katanya kepada Tempo, Ahad, 14 Agustus 2016.

Keterbukaan informasi itu, kata Alamsyah, termasuk apakah ia pernah berupaya mendapatkan kewarganegaraan di negara lain. "Sebaiknya Menteri ESDM segera menegaskan bahwa ia tidak berwarga negara ganda dan tidak pernah berupaya mendapatkan kewarganegaraan lain," ucapnya.

Menurut Alamsyah, status warga negara ganda sangat berisiko menimbulkan hambatan pemberantasan maladministrasi di sektor yang dibidangi berupa pelayanan yang diskriminatif dan dipenuhi konflik kepentingan.

Baca Juga: Rumor Menteri Arcandra Warga AS, Luhut Beri Penjelasan

Sebelumnya, tersebar informasi lewat media sosial bahwa Arcandra telah berpindah menjadi warga negara Amerika Serikat. Proses naturalisasi Arcandra disebut-sebut terjadi pada 2012.

Proses ini memang terjadi saat seseorang resmi bersumpah kemudian memperoleh green card. Sebulan sebelumnya, Arcandra mengurus paspor Republik Indonesia kepada Konsulat Jenderal RI Houston untuk berlaku selama lima tahun.

Jika rumor ini benar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, status Arcandra sebagai WNI gugur. Sebab, Indonesia tidak mengakui sistem dua kewarganegaraan.

Simak: Ditanya Soal Kewarganegaraan, Menteri Arcandra Sebut Muka Padang

Arcandra baru dilantik pada 27 Juli 2016 menggantikan Sudirman Said. Arcandra lama bergulat di dunia migas, khususnya dalam pengembangan teknologi lepas pantai. Terakhir, dia menjabat presiden Petroneering, perusahaan rekayasa dan teknologi yang fokus pada pengembangan kilang lepas pantai, sejak 2013.

Sejak pertama kali dilantik, dia selalu menghindari pertanyaan awak media. Bahkan, saat konferensi pers pekan lalu, dia menolak menjawab pertanyaan detail terkait dengan kebijakan sektor energi. "Saya baru dua minggu di sini," ujar Arcandra, Rabu lalu.

JONIANSYAH HARDJONO

Berita terkait

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

3 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

4 hari lalu

Luhut Lontarkan Tawaran Kewarganegaraan Ganda ke Diaspora, Membedah Apa Itu Diaspora

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda bagi para diaspora Indonesia. Apa itu diaspora Indonesia?

Baca Selengkapnya

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

4 hari lalu

Apa Itu Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia yang Ditawarkan Luhut?

Luhut menawarkan kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Apa maksudnya?

Baca Selengkapnya

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

12 hari lalu

Cara Pindah Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dan Persyaratannya

Untuk berpindah status WNA menjadi WNI terdapat beberapa syarat dan proses yang perlu dilalui. Ini informasi lengkapnya.

Baca Selengkapnya

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

55 hari lalu

India Siap Berlakukan Undang-undang Kontroversi soal Kewarganegaraan

Pemerintahan Narendra Modi akan menerapkan undang-undang kewarganegaraan kontroversial yang mengecualikan umat muslim.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

7 Maret 2024

Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membuat kajian mengenai status kewarganegaraan.

Baca Selengkapnya

Volodymyr Zelensky Usulkan Aturan Kewarganegaraan Ganda

22 Januari 2024

Volodymyr Zelensky Usulkan Aturan Kewarganegaraan Ganda

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengusulkan perubahan konstitusi untuk mengizinkan kewarganegaraan ganda sebagai tanda terima kasih pada diaspora Ukraina.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno: Stabilitas di Myanmar Jadi Kunci Penyelesaian Isu Rohingya

8 Januari 2024

Menlu Retno: Stabilitas di Myanmar Jadi Kunci Penyelesaian Isu Rohingya

Menlu Retno mengatakan demokrasi dan stabilitas di Myanmar menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya.

Baca Selengkapnya

El Salvador Tawarkan Kewarganegaraan bagi Investor Bitcoin yang Menyumbang Program Pemerintah

22 Desember 2023

El Salvador Tawarkan Kewarganegaraan bagi Investor Bitcoin yang Menyumbang Program Pemerintah

El Salvador akan mulai memberikan percepatan kewarganegaraan kepada warga negara asing yang menyumbang bitcoin untuk program pemerintah.

Baca Selengkapnya

RUPS PLN: Mantan Gubernur BI Agus Martowardojo Komisaris Utama dan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar Komisaris Independen

20 September 2023

RUPS PLN: Mantan Gubernur BI Agus Martowardojo Komisaris Utama dan Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar Komisaris Independen

Pengangkatan dua komisaris dan satu direksi baru PLN ini dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar Rabu, 20 September 2023.

Baca Selengkapnya