Penjara Penuh, Yogyakarta Bangun Dua Lapas Baru  

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Jumat, 12 Agustus 2016 19:33 WIB

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wirogunan mengerjakan vermak baju di bengkel kerja Lapas Wirogunan, Yogyakarta, Kamis (15/03). Unit penjahitan di lapas ini selain mengerjakan vermak baju pesanan para narapidana dan karyawan juga mengerjakan pesanan tas batik yang dijual di luar Lapas dengan target 30 tas per minggu yang dikerjakan oleh lima orang narapidana. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapat persetujuan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk membangun dua lembaga pemasyarakatan (lapas) baru pada 2017.

"Satu lapas anak di Wonosari, Gunungkidul, dan lapas perempuan di Gamping, Kabupaten Sleman," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) DIY, Pramono, di kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Jumat, 12 Agustus 2016.

Pramono menuturkan, untuk lapas perempuan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 104 miliar. Sedangkan untuk lapas anak pembangunannya akan dibiayai anggaran negara sekitar Rp 70 miliar.

Pramono menambahkan, untuk lapas perempuan akan memakan lahan sekitar dua hektare di Dusun Pereng Kembang, Balecatur Gamping, Kabupaten Sleman. Lahan itu merupakan tanah Sultan Ground yang saat ini tengah diproses izinnya kepada Keraton Yogya. "Untuk tanah, kami meminjam dari keraton, kami hanya keluar biaya pembangunan," ujarnya.

Lapas perempuan yang baru ini akan memiliki daya tampung sekitar 250 warga binaan. Menurut Pramono, tambahan dua sarana lapas ini akan mengurangi overload lapas di seluruh wilayah DIY. Saat ini, kapasitas isi lapas atau rumah tahanan se-DIY tercatat idealnya menampung 1.368 warga binaan. Namun sampai Agustus 2016 ini semua lapas di DIY berisi total 1.425 orang.

PRIBADI WICAKSONO







Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

2 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

2 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

4 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

5 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

5 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

25 hari lalu

Ketahui Syarat Kunjungi Narapidana, Termasuk Tahanan KPK

Berikut syarat kunjungi bagi narapidana, termasuk tahanan KPK. Ketahui pula hak dan kewajiban napi.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

25 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

27 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

27 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

29 hari lalu

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.

Baca Selengkapnya