TEMPO Interaktif, Padang: Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi sedang merampungkan peraturan gubernur tentang mobil dinas, salah satunya melarang penggunaan mobil dinas di luar jam kerja. Selain Gubernur dan Wakil gubernur, pejabat tidak boleh lagi membawa mobil dinas ke rumah mereka.Gamawan, Rabu (28/6) mengatakan sebenarnya dalamKeputusan Presiden hanya tiga pejabat negara yangboleh memakai mobil dinas yaitu Bupati dan WakilBupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernurdan Wakil Gubernur.Sedangkan di luar itu tidak boleh, pejabat lainnya harus dilayani dalam jam dinas, di luar jam dinas tidak dilayani. Namun aturan itu tidak jalan di seluruh Indonesia. Banyak pejabat menggunakan mobildinas bahkan untuk urusan pribadi.Menurut Gamawan, pihaknya ingin mencoba menjalankan aturan Keppres ini untuk efisiensi. Dengan cara ini, ulasnya, minimal bisa menghemat 30 persen dari biaya pemeliharaan."Selama ini kalau mobil kecelakaan, kita yang memperbaiki, walaupun penggunaannya untuk kepentingan pribadi, penggunaan yang tiap hari tinggi untuk keluarga, biayannya pemeliharaannya juga ditanggung pemerintah," katanya.Febrianti
Berita terkait
Eks Pegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Ini Kata Mantan Penyidik
54 hari lalu
Berdasarkan temuan awal, Novel Aslen yang merupakan admin pada Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK diduga menggelapkan Rp 550 juta.
Baca SelengkapnyaPegawai KPK Novel Aslen Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta, Peneliti Antikorupsi: Rusak dari Kepala ke Ekor
54 hari lalu
KPK telah memecat pegawai bidang administrasi Novel Aslen karena terbukti menilap uang perjalanan dinas.
Baca SelengkapnyaPegawai KPK Menilap Uang Dinas Rp 550 Juta, Eks Penyidik Sarankan Rotasi Rutin
55 hari lalu
Eks admin kedeputian penindakan KPK, Novel Aslen, diduga menilap uang perjalanan dinas Rp 550 juta.
Baca SelengkapnyaYudi Purnomo Dukung Pengusutan Korupsi Uang Perjalanan Dinas Kedeputian Penindakan KPK oleh Novel Aslen
58 hari lalu
Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyoroti sistem lembaga antirasuah itu karena adanya proses penyidikan dugaan korupsi bekas Pegawai KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Usut Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Rp 550 Juta oleh Eks Admin Kedeputian Penindakan
58 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penanganan dugaan kasus korupsi mantan pegawai KPK bernama Novel Aslen Rumahorbo masih penyidikan.
Baca SelengkapnyaKPK Pecat Pegawainya yang Terbukti Tilap Uang Perjalanan Dinas Rp 550 Juta
19 September 2023
Terungkapnya kasus tilap uang dinas modus mark up ini bermula saat Satgas Penindakan KPK menangani kasus dugaan korupsi Bupati Probolinggo.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi Bangga RI Kembali Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ridwan Kamil segera Terbitkan Obligasi Daerah
3 Juli 2023
Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Bank Dunia kembali memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas.
Baca SelengkapnyaSoroti Biaya Birokrasi, Jokowi Ungkap Banyak Anggaran Tersedot untuk Perjalanan Dinas
26 Juni 2023
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti penggunaan APBN atau APBD yang masih banyak digunakan untuk membiayai birokrasi.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Geram Lihat APBN Terserap Buat Rapat dan Ongkos Dinas
26 Juni 2023
"Mestinya yang namanya overhead itu, ya, 20 persen atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaEfisiensi Belanja Birokrasi DJKN Kemenkeu Capai Rp 97,48 Miliar: Ada Perjalanan Dinas dan Meeting
13 Juni 2023
Sri Mulyani mengklaim kementeriannya telah melakukan efisiensi belanja sejak 2019.
Baca Selengkapnya
