Sentil Muhadjir, Fadli Zon: Siswa Bukan Kelinci Percobaan  

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 11 Agustus 2016 11:33 WIB

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengklarifikasi beredarnya salinan surat permohonan fasilitas ke KJRI New York di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 28 Juni 2016. Ia mengaku tidak pernah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan tersebut. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritik pemerintah agar tidak menjadikan dunia pendidikan sebagai kelinci percobaan. Menurut Fadli, selama ini perubahan kebijakan pendidikan terjadi bila ada pergantian menteri. "Siswa kita bukan kelinci untuk dijadikan percobaan," katanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 11 Agustus 2016.

Menurut politikus asal Partai Gerindra itu, saat Presiden Joko Widodo mengangkat Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan, Anies menghentikan kurikulum 2013 yang baru berjalan satu semester. Saat Anies lengser dan digantikan Muhadjir Effendy, muncul gagasan sekolah sehari penuh (full day school/FDS). Fadli meminta Muhadjir mengkaji secara mendalam ide FDS tersebut.

Baca: 3 Alasan Menteri Muhadjir Soal Full Day School Akan Menyenangkan

Sebelum diterapkan, kata Fadli, harus ada kesiapan terlebih dulu dari peserta didik, guru, infrastruktur sekolah, hingga perangkat pelajaran seperti kurikulum dan sebagainya. Ide FDS ini, menurut Fadli Zon, harus dikaji dampaknya, lalu disimulasikan. Jangan setelah kebijakan itu diterapkan, perlu dikoreksi lagi oleh pemerintah. "Namanya tidak ada perencanaan matang," ujar Fadli Zon.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan sekolah sehari penuh bukan berarti siswa akan belajar selama seharian. Tapi peserta didik akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pendidikan karakter. Pembelajaran formal dilakukan setengah hari. Perpanjangan jam sekolah ini sekaligus untuk mempersempit ruang kosong pengawasan orang tua terhadap anak.

Baca: Mendikbud: Wacana Full Day School Tetap Berjalan

Kekosongan pengawasan itu, kata Muhadjir, memicu penyimpangan yang dilakukan remaja. Bila sekolah pulang siang, sedangkan orang tua belum kembali dari bekerja, tidak ada yang bertanggung jawab pada anak. "Maka memperpanjang waktu sekolah sesuai dengan jam kerja orang tua," kata Muhadjir. Jika diterapkan, siswa mendapat kompensasi libur pada Sabtu. "Ini masih tentatif, masih gagasan," ujar Muhadjir.

AHMAD FAIZ




Baca Juga
Sidang Kasus Mirna: 3 Aksi Jessica pada 4 Menit yang Krusial
3 Topik ini, Kemarin Ramai Diperbincangkan Netizen

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya