Kelompok warga Pademangan, Jakarta Timur yang menamakan dirinya sebagai Pasukan Risma (Paris) turut menyuarakan dukungannya terhadap Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk datang ke Jakarta dan maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang, di bawah Kolong Tol Pademangan, Jakarta, 31 Juli 2016. TEMPO/Larissa
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya terus mendekati dan menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yani Partai Hanura, NasDem, dan Golkar.
"Proses dialog terus dilakukan, apalagi terhadap partai pengusung pemerintah," kata Hasto di kantornya pada Rabu malam, 10 Agustus 2016. PDIP, menurut dia, bakal mengumumkan pasangan calon yang akan diusung sebelum pendaftaran dibuka pada awal September nanti. "Kami sedang mencari momentum yang baik untuk mengumumkannya."
Dia menjelaskan, PDIP masih membuka kemungkinan koalisi dengan partai lain. Saat ini, PDIP masih berkonsentrasi menyelesaikan strategi pemenangan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun depan di semua daerah. Beberapa hari ke depan, akan dibentuk tim kampanye di daerah, pengawas, dan saksi-saksi.
PDIP belum mengumumkan siapa calon yang akan diusung. Sedangkan Koalisi Kekeluargaan, yang salah satu motornya PDIP, mendeklarasikan tak mendukung Ahok dalam pilkada nanti. PDIP Jakarta pun telah menyampaikan kepada Megawati perihal penolakan kader Jakarta terhadap Ahok. Beberapa nama calon sedang dibahas PDIP, tapi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang paling santer menjadi calon kuat.
Mengenai Koalisi Kekeluargaan untuk pilkada DKI Jakarta, yang pada 8 Agustus lalu melakukan deklarasi, Hasto menyatakan, setiap partai yang kuat dan yang lemah saling membantu. Konsep itu adalah pelaksanaan prinsip gotong royong. Walau merespons positif, PDIP belum tentu melanjutkan kerja sama politik itu. "Masih tahap penjajakan, membangun kesepahaman dengan calon yang akan diusung."
Menurut Hasto, Koalisi Kekeluargaan dibuat sejumlah pengurus partai di tingkat daerah. Dia tidak mempermasalahkan jika pelaksana tugas Ketua PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono bekerja sama dengan mereka. Toh, keputusan akhirnya soal calon dan koalisi ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Bu Megawati sangat demokratis. Beliau terbuka dengan berbagai usulan. Tapi, ketika sudah diputuskan nanti, semua kader harus taat," kata Hasto.
