TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengklaim, dana pemerintah provinsi Rp 8 triliun yang tersimpan di bank itu masih wajar. “Realisasi anggaran sudah di angka 40 persen, sudah besar. Lihatnya direalisasi anggaran, bukan di sisa anggaran,” kata dia di Bandung, Jumat, 5 Agustus 2016.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengaku, membandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, dana tersimpan Rp 8 triliun masih relatif kecil. “Tahun lalu lebih besar dari ini, tapi di akhir aman. Sekarang lebih kecil sebetulnya,” kata dia kendati tidak merincinya.

Aher mengatakan, Rp 8 triliun dana yang tersimpan di bank itu mayoritas dana yang siap dicairkan. Dia mencontohkan, diantaranya Rp 1,8 triliun dana Bantuan Operasional Sekolah yang menunggu proses administrasi, lalu Rp 3 triliun dana Silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu yang saat ini sedang digunakan, dana transfer pusat ke daerah, dana bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, hingga pendapatan daerah yang bertambah tiap hari.

Baca: Sri Mulyani: Publikasi Serapan Anggaran Tak Sudutkan Daerah

Pendapatan daerah misalnya, Aher mengklaim, dalam sehari dana yang masuk sebagai pendapatan bisa menembus Rp 4 miliar dari pajak kendaraan bermotor. “Kalau 10 hari, kas kita nambah Rp 500 miliar, paling tidak sebulan bisa Rp 1 triliun. Ini anggaran pendapatan yang berjalan,” kata dia.

Kemudian dana bantuan provinsi untuk kabupaten kota yang mayoritas dipergunakan untuk belanja modal di kabupaten/kota itu tinggal menunggu pencairan dari masing-masing daerah. “Dana bantuan keuangan yang belum dicairkan ke kabupaten/kota itu siap dicairkan. Gak pernah ada kabupaten/kota yang gak mau mencairkan,” kata Aher.

Aher mengaku, kendati realisasi anggaran sudah 40 persen dari volume APBD Jawa Barat Rp 30 triliun, target akhir Agustus ini, realisasi belanja idealnya sudah menembus 60 persen. “Sekarang baru awal Agustus, sampai akhir Juli baru 40 persen. Kita akan cairkan buru-buru pada proyek yang sudah jadi,” kata dia.

Menurut Aher, pencairan belanja modal berupa pembayaran proyek-proyek yang sudah rampung yang sering lambat karena pengusaha yang sengaja menundanya. “Kita sedang menulis surat edaran pada para pengusaha supaya tiap termin (pembayaran kontrak) di ambil,” kata dia.

Pemerintah Jawa Barat sudah menyederhanakan termin pembayaran proyek cukup dua termin, yakni uang muka serta pembayaran tuntas saat proyek selesai. “Kita akan lihat mana proyek-proyek yang selesai bulan ini, harus dicairkan,” kata Aher.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, uang yang mengendap itu mayoritas disumbangkan dari realisasi pendapatan yang melewati target yang tidak di imbangi dengan belanja. “Realisasi pendapatan melebihi target, sementara realisasi belanja kurang dari target belanja,” kata dia di Bandung, Jumat, 5 Agustus 2016.

Iwa mengatakan, untuk menggenjotnya, Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat anggaran besar kini tengah diawasi ketat untuk percepatan realisasi belanjanya. Aturan administrasi pencairan bantuan keuangan juga akan direvisi untuk percepatan transfer anggaran bantuan keuangan ke daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Dadang Suharto mengatakan, target pendapatan Jawa Barat tahun ini Rp 27,86 triliun, dari jumlah itu 70 persennya berasal dari beragam pajak kendaraan bermotor, selebihnya dana transfer pusat ke daerah yang menembus Rp 10 triliun, serta dana titipan Bantuan Operasional Sekolah.

Target pendapatan dari pajak kendaraan tahun ini misalnya dipatok Rp 11 triliun. Prediksi awal sempat pesimis karena khawatir dengan kondisi makro ekonomi, fluktuasi Dollar, serta anjloknya harga minyak. “Prediksi awal hanya 50 persen saat ini, tapi ternyata (hari Jumat kemarin) sudah sudah 64 persennya,” kata dia di Bandung, Jumat, 5 Agustus 2016.

Jawa Barat menempati peringkat kedua setelah DKI Jakarta yang dananya masih mengendap di bank sekitar Rp 8 triliun. Adapun dana yang menganggur milik pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 13,9 triliun. Besarnya dana pemerintah daerah yang diparkir di bank itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo.

AHMAD FIKRI