Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman, berdoa saat akan menjalani sidang PK lanjutan di Pengadilan Negeri Cilacap, Jateng, 1 Juni 2016. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengimbau publik untuk berhati-hati dalam berpendapat atau menyampaikan kritik terhadap lembaga negara atau penegak hukum, seperti BNN, Mabes Polri, dan TNI. Apalagi jika sifatnya berupa tuduhan karena itu bisa berujung pada perkara.
"Harus dipikir matang dulu, apakah info itu didasari fakta. Kalau ada, Presiden pasti tegas akan mengusut tuntas perkara itu," ujar juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, menyampaikan imbauan Presiden Joko Widodo, Kamis, 4 Agustus 2016.
Johan mengatakan, hal tersebut juga sebagai respons terhadap tuduhan terpidana narkotik Freddy Budiman (almarhum) yang mengklaim ada anggota BNN, TNI, dan Polri yang membantu operasi narkotiknya selama ini. Tuduhan itu disampaikan Freddy kepada ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar pada 2014 agar di kemudian hari bisa disampaikan ke publik atau pemerintah dan kemudian ditindaklanjuti.
Presiden Joko Widodo, kata Johan, sudah mendengar tuduhan atau testimoni yang diberikan oleh Freddy Budiman dan Haris Azhar tersebut. Johan meyakinkan bahwa Presiden Joko Widodo pasti akan menindaklanjutinya, namun harus ada bukti kuat untuk mendukungnya.
"Semua aparat yang terlibat dalam konteks hukum, terutama narkoba, tentu harus disikat," ujar Johan.
Johan menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo di satu sisi juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak langsung melihat kritik atau tuduhan dari publik sebagai ancaman. Presiden, kata Johan, mengimbau aparat melihat kedua hal itu sebagai masukan. "Itu masukan untuk melakukan koreksi," ujarnya.
