BNN Bisa Tahu Siapa Pejabat yang Bantu Freddy Budiman  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Rabu, 3 Agustus 2016 22:19 WIB

Kabareskrim Budi Waseso menunjukan narkotika jenis CC4 saat gelar perkara pabrik narkoba di Ruko Taman Palem, Jakarta Barat, 14 April 2015. CC4 atau narkoba jenis baru yang didalangi Freddy Budiman dibentuk seperti perangko agar tak dikenali petugas bandara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso tengah menyelisik tudingan yang dilontarkan terpidana mati Freddy Budiman. Dari pengakuan Freddy kepada Koordinator KontraS, Haris Azhar, ucap dia, BNN tahu siapa pejabat yang dimaksud.

"Berdasarkan informasi waktu, tanggal, tahun, dan bulannya, kami bisa prediksi kemungkinan siapa (pejabat) pada saat itu," kata Buwas di Istana Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016. "Kami sudah minta masukan dari Haris mengenai kemungkinan yang bisa ditindaklanjuti," katanya, menambahkan.

Buwas mengatakan pengakuan Freddy ihwal pejabat BNN yang membantu jaringan narkotik sudah meluas ke publik. Ia menilai hal itu akan berpengaruh terhadap masyarkaat. Itu sebabnya cerita Freddy mesti bisa dipertanggungjawabkan karena menyangkut kredibilitas lembaga.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri menuturkan akan secepatnya bekerja. Pihak Polri dan institusi TNI juga ikut dilibatkan.

Soal pelaporan Haris Azhar ke Bareskrim Polri karena dianggap fitnah dan mencemarkan nama baik, menurut Buwas, hal itu dilakukan atas nama institusi. Meski demikian, BNN tetap menjalin komunikasi dengan Haris. "Tidak akan intimidasi, tapi mendorong percepatan (kasus)," ucap Budi.

Juru bicara kepresidenan, Johan Budi, menambahkan, Presiden Joko Widodo sudah mendengar pengakuan Freddy yang disampaikan melalui Haris. Dalam konteks penegakan hukum, kata Johan, aparat yang terlibat dalam jaringan narkotik mesti disikat. "Tapi tentua harus ada bukti kalau ada keterlibatan oknum," tuturnya.

Meski demikian, Presiden juga mengingatkan publik untuk berpikir matang sebelum menyebarkan informasi. Apalagi bila informasi itu berisi tuduhan terhadap sebuah institusi. Sedangkan bagi institusi yang diduga terlibat, mesti melihat informasi itu sebagai kritik dan masukan.

Haris sebelumnya menulis keterlibatan pejabat BNN dan Polri dalam jaringan peredaran narkoba yang dimotori Freddy Budiman. Tulisan itu tersebar melalui media sosial, sebelum pelaksanaan eksekusi mati dilakukan pekan lalu. Pengakuan Freddy diperoleh Haris saat mereka bertemu di penjara Nusakambangan, 2014 lalu.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

5 hari lalu

Palti Hutabarat Didakwa Pasal Berlapis di Kasus Rekaman Suara Kades Diminta Menangkan Prabowo

Kasus Palti Hutabarat ini bermula saat beredar video dengan rekaman suara tentang arahan untuk kepala desa agar memenangkan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Saatnya Pramuka Berperan Tingkatkan Kualitas Generasi Muda

24 hari lalu

Saatnya Pramuka Berperan Tingkatkan Kualitas Generasi Muda

Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso bersyukur dengan disahkannya jajaran Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028.

Baca Selengkapnya

Pergantian Kepala Bulog Disinggung di MK, Budi Waseso Bilang Tak Ada Masalah

25 hari lalu

Pergantian Kepala Bulog Disinggung di MK, Budi Waseso Bilang Tak Ada Masalah

Hakim konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan alasan Buwas diganti Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 Bayu Krisnamurthi di tengah masa kritis.

Baca Selengkapnya

Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

25 hari lalu

Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengingatkan pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan.

Baca Selengkapnya

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

35 hari lalu

Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

Pegiat media sosial, Adam Deni Gearaka, kembali menjalani sidang perkara pencemaran nama baik Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

36 hari lalu

ICJR Ungkap 4 Alasan Aktivis Lingkungan Karimunjawa Daniel Frits Harus Diputus Bebas

Aktivis lingkungan Karimunjawa Daniel Frits dikriminalisasi setelah memberi komentar soal rencana tambak udang di Karimunjawa.

Baca Selengkapnya

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

36 hari lalu

KKP dan BNN Cegah Peredaran Narkoba di Pulau Perbatasan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memperkuat langkah pencegahan peredaran narkoba melalui pulau kecil perbatasan.

Baca Selengkapnya

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

37 hari lalu

Kalapas Cipinang Bantah Petugas Lapas Aniaya Adam Deni, Terdakwa Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Kalapas Kelas I Cipinang memastikan tidak ada kekerasan terhadap Adam Deni, tersangka pencemaran nama baik politikus Nasdem Ahmad Sahroni

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

38 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini

MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

38 hari lalu

MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, Polisi Sebut akan Beradaptasi dan Patuh

Polri menyatakan akan beradaptasi dengan keputusan MK yang menghapus pasal pencemaran nama baik

Baca Selengkapnya