Polri Usut Cerita Haris Azhar Soal Pengakuan Freddy Budiman

Reporter

Sabtu, 30 Juli 2016 21:10 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Boy Rafli Amar. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian sudah memerintahkan untuk menelusuri kebenaran cerita Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Haris Azhar. "Saya diminta menelusuri dan mendengar dari Haris Azhar, bagaimana ceritanya itu," kata Boy saat dihubungi Tempo, Jumat, 29 Juli 2016.

Haris Azhar sebelumnya membeberkan cerita terpidana mati Freddy Budiman dalam menjalankan bisnis narkoba melalui media sosial. Haris mengaku mendapat cerita tersebut ketika menemui Freddy Budiman di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada 2014 lalu. Cerita ini kembali merebak saat Freddy dieksekusi mati, Jumat dini hari, 29 Juli 2016.

Freddy Budiman, kata Haris Azhar, menceritakan ada anggota polisi, Badan Narkotika Nasional, dan aparat Bea dan Cukai terlibat bisnis narkoba yang dia jalankan. Freddy juga menyebut dirinya hanya operator narkoba di Indonesia, sedangkan bosnya berada di Cina. Setiap kali akan membawa barang masuk, dia lebih dulu menghubungi polisi, Badan Narkotika Nasional, serta Bea dan Cukai untuk kongkalikong.

"Orang-orang yang saya telepon itu semuanya nitip (menitip harga)," kata Freddy kepada Haris seperti tertulis dalam pernyataannya. Harga yang dititipkan itu beragam. Dari Rp 10 ribu hingga Rp 30 ribu. Freddy tak pernah menolak. Sebab dia tahu harga sebenarnya yang dikeluarkan pabrik hanya Rp 5.000 per butir. "Makanya saya tidak pernah takut jika ada yang nitip harga ke saya," ucap Freddy.

Selain memerintahkan Kepala Divisi Humas, Boy Rafli mengatakan Kepala Polri Tito Karnavian juga memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk menelusuri kebenaran cerita Haris Azhar tersebut. "Iya, Propam juga mencari tahu kebenaran info itu," kata Boy Rafli.

Boy mengatakan hingga saat ini dirinya belum bertatap muka langsung dengan Haris. Ia baru mendengar keterangan itu dari media online dan televisi. "Secepatnya dalam satu dua hari ini semoga bisa bertemu," katanya.

Mantan Kepala Polda Banten ini mengaku belum mengetahui secara pasti tindaklanjut Kepolisian setelah nanti bertemu dengan Haris. Tapi Ia memastikan polisi akan mempelajari informasi yang akan diberikan oleh Haris nantinya. "Segala sesuatu harus terbukti keakuratannya, jangan percaya gitu aja," ucap Boy.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya