Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berfoto bersama Sekjen Kemdikbud Didik Suhardi di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 28 Juli 2016. TEMPO/Danang Firmanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan tidak akan menutup sembilan sekolah yang dituduh terkait dengan Fethullah Terrorist Organisation (Feto) oleh Kedutaan Besar Turki di Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut dianggap bersih dari unsur Feto.
"Kesimpulannya kami tak akan menutup kesembilan sekolah itu. Alasannya, karena sekolah-sekolah itu sudah tak ada hubungannya dengan lembaga Turki yang dipersoalkan oleh pemerintahan Turki itu," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Efendi saat dihubungi Tempo Jumat, 29 Juli 2016.
Kedubes Turki di Jakarta sebelumnya mengeluarkan rilis yang berisi permintaan pada pemerintah Indonesia agar menutup sekolah yang dianggap terkait dengan Fethullah Gulen, tokoh yang dituding sebagai dalang kudeta di Turki.
Muhajir mengatakan sejak tahun 2015 Kemenlu lewat Direktorat Jenderal Multilateral negara berkembang sudah membatalkan izin keberadaan lembaga Turki di Indonesia. Saat ini, kata dia, sudah tak ada lagi keberadaan organisasi itu.
Muhajir tak memungkiri ada hubungan antara organisasi tersebut dengan sembilan sekolah di Indonesia. Namun ia meyakinkan bahwa hubungan tersebut hanya dalam bentuk bantuan manajemen. BACA: Turki Minta Sekolah Berafiliasi dengan Gulen Ditutup
"Secara kurikulum dan kepemilikan tak ada (kerja sama). Itu yayasan yang berdiri sendiri. Termasuk asetnya milik sendiri. Operasional juga datang dari orang tua dan (biayanya) cukup mahal," kata menteri yang baru menjabat selama dua hari itu.
Sekolah-sekolah itu, kata dia, telah menerapkan kurikulum nasional yang telah ditentukan. Bedanya, mereka menerapkan bahasa pengantar Indonesia dan Inggris. Mereka pun menambah mata pelajaran Bahasa Turki. Pasalnya, dari sekolah-sekolah ini, banyak siswanya yang mendapat tawaran beasiswa ke universitas di Turki.
Muhajir mengaku telah mengunjungi seluruh sekolah yang dituduhkan. Hasil dari pemeriksaan lapangan, ia tak menemukan adanya kurikulum maupun lingkungan sekolah yang janggal.
Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait hal ini. Retno kata dia telah diberikan penjelasan mengenai alasan penolakan penutupan sekolah-sekolah tersebut.
"Jika dilakukan risikonya sangat besar. Akan menimbulkan gejolak sosial. Ada ribuan siswa yang sekolah dan akan menimbulkan kegelisahan umum," kata dia.
