Sumber Dana Digugat, Ini Kata Aktivis yang Tolak Reklamasi Bali

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 28 Juli 2016 19:19 WIB

Ratusan masa yang tergabung dalam ForBali membawa bendera dan spanduk saat aksi menolak reklamasi Teluk Benoa di Denpasar, Bali, 29 Mei 2016. Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Denpasar - Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), I Wayan “Gendo” Suardana, menegaskan bahwa gerakan menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali murni berasal dari aspirasi masyarakat di akar rumput. Dia menjamin tidak ada pihak luar yang menunggangi aspirasi mereka untuk kepentingan bisnis.

"ForBALI ini bawahannya pasubayan desa adat tolak reklamasi yang berjumlah 39 desa. Kalau menyangsikan ForBALI sama saja menyangsikan desa adat," kata Gendo saat ditemui Tempo di kantor Walhi Bali, Jalan Dewi Madri, Denpasar, Kamis, 28 Juli 2016, sore.

Gendo lalu menjelaskan awal mula gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa, yang dibangun dari nurani rakyat. Setiap kali massa turun ke jalan, ujar dia, berbagai atribut aksi bersumber dari masing-masing warga. "Bahkan ada yang enggak punya uang bikin baju, maka baju putih pun ditulisi dengan kata 'tolak reklamasi'. ForBALI tidak pernah memberi uang kepada peserta aksi," ujarnya.

Pertanyaan soal siapa yang berada di balik aksi ForBali mengemuka sepekan belakangan ini. Di dunia maya bahkan ada hashtag media sosial Twitter #bongkardanaforbali, yang sempat menjadi trending topic.

Hashtag #bongkardanaforbali mencuat setelah Gubernur Bali Made Mangku Pastika di sebuah media lokal mengaku sempat dua kali bertanya kepada Presiden Joko Widodo mengenai nasib reklamasi Teluk Benoa. Saat itu, Pastika mengaku ditanya Presiden Jokowi mengenai asal-muasal dana aksi-aksi ForBALI. Sejak itulah hashtag tersebut mulai marak di Twitter.

Gendo memastikan munculnya hashtag ini ditanggapi santai aktivis ForBALI. "Biarlah publik yang menilai apakah trending topic itu murni atau tidak, bisa dilihat sendiri materi yang menjadi trending topic dan hashtag-nya enggak nyambung," katanya sambil tertawa.

Upaya mempertanyakan motif penolakan reklamasi ini, menurut Gendo, sudah kerap dilakukan. Karena itu, aktivis antireklamasi kini tidak terlalu memusingkan itu. "Tudingan tersebut muncul untuk mengalihkan substansi. Ada upaya mendiskreditkan gerakan supaya rakyat tidak percaya kepada ForBALI," katanya.

Gendo juga ragu akan akurasi pernyataan Gubernur Pastika mengenai lontaran Jokowi. "Penting diverifikasi apakah benar Presiden Jokowi bertanya demikian, seperti diklaim Pastika," tuturnya. "Jokowi menjadi presiden juga dengan relawan. Artinya, beliau sangat paham ketika rakyat bergerak dengan hati keinginan dan semangat, maka akan bergerak dengan dana masing-masing," ucapnya.

BRAM SETIAWAN

Berita terkait

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.

Baca Selengkapnya

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi

Baca Selengkapnya

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.

Baca Selengkapnya

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.

Baca Selengkapnya

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.

Baca Selengkapnya

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.

Baca Selengkapnya

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.

Baca Selengkapnya