TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memastikan akan mengevaluasi kurikulum pendidikan secara bertahap. Menurut dia, meski ada pergantian menteri, bukan berarti kurikulum pendidikan ikut berganti. “Kalau perubahan pasti ada, tapi bukan dalam arti terpenggal,” kata dia di kantornya, Kamis, 28 Juli 2016.
Muhadjir mengatakan, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud, pihaknya akan terus mengevaluasi kurikulum pendidikan. Evaluasi bisa dilakukan dalam setiap tahap. Misalnya pada tahap perencanaan, desain, hingga pengembangan.
Menurut Muhadjir, sebutan kurikulum hanya sebuah pernyataan pikiran. Namun dalam prakteknya, tidak ada perubahan yang mendasar. Dia mengatakan meskipun ada perubahan, hal itu akan mengikuti perkembangan pendidikan berkelanjutan.
Muhadjir mengaku tidak akan mengubah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh menteri sebelumnya. “Pokoknya apa yang ada jalan terus,” kata dia.
Namun, satu program yang akan dipercepat realisasinya adalah pendistribusian Kartu Indonesia Pintar. Dalam rapat koordinasi yang digelar hari ini, dia mengatakan sudah mendapatkan persoalan utama perihal program Kartu Indonesia Pintar yang masih belum terselesaikan pendistribusiannya.
Dalam waktu dekat, Muhadjir akan berkoordinasi hingga ke tingkat eksekutor yang akan menyalurkan langsung kartu tersebut. Menurut dia, program itu sudah merupakan janji Presiden yang harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat.
DANANG FIRMANTO
Berita terkait
BPKD DKI Tepis Isu Heru Budi Pangkas Penerima KJMU untuk Potong Anggaran Pendidikan
48 hari lalu
Kepala BPKD DKI Jakarta membantah adanya instruksi Heru Budi untuk memotong anggaran pendidikan karena ada kebijakan baru pemadanan penerima KJMU.
Baca SelengkapnyaJPPI Minta Anggaran Program Makan Siang Gratis Tak Ambil dari Alokasi untuk Pendidikan
58 hari lalu
JPPI mengatakan program makan siang gratis tidak boleh mengambil anggaran pendidikan yang saat ini sudah sangat terbebani.
Baca SelengkapnyaJanji Anies Baswedan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
24 Januari 2024
Anies Baswedan Komitmen akan Bentuk Pos Anggaran Pendidikan Khusus Disabilitas dan Kelompok Rentan
Baca SelengkapnyaJokowi Soroti Perlunya Kenaikan Anggaran Pendidikan untuk Hadapi Bonus Demografi
16 Januari 2024
Jokowi menyatakan bahwa Indonesia harus mengejar ketimpangan pendidikan dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaJokowi Ingin Anggaran dan Jumlah Penerima LPDP Ditambah hingga 5 Kali Lipat
16 Januari 2024
Jokowi mengatakan anggaran untuk pendidikan perlu ditambah, termasuk untuk Beasiswa LPDP.
Baca SelengkapnyaUntuk Apa Saja Anggaran Pendidikan RAPBN 2024 Rp 660,8 Triliun?
17 Agustus 2023
Presiden Joko Widodo mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 menganggarkan dana pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun.
Baca SelengkapnyaFSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah
3 Juni 2023
Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.
Baca SelengkapnyaMWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal
6 April 2023
Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.
Baca SelengkapnyaBangunan Bambu di KTT G20, Mahakarya Otentik Anak Bangsa
5 Desember 2022
Pengerjaannya hanya tiga pekan. Hujan dan angin menjadi ujian berharga Bamboo Dome, sehari sebelum Presiden meninjau.
Baca SelengkapnyaAPBN 2023 Rp3.061,2 Triliun, Anggaran Ketahanan Pangan Terkecil
1 Desember 2022
Alokasi APBN 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah, dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Baca Selengkapnya