TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Hanura Wiranto menanggapi santai penolakan aktivis hak asasi manusia atas penunjukan dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Menurut dia, penolakan itu sudah biasa.
"Oh, itu biasa. Saya muncul sebagai apa, selalu ada reaksi itu. Nanti kita selesaikan," kata Wiranto setelah bertemu pendahulunya sebagai Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu malam, 27 Juli 2016, di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Penolakan ditunjukkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Ketua Kontras Haris Azhar menilai Wiranto bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru.
Kasus HAM yang diarahkan kepada Wiranto di antaranya kasus 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, Semanggi, dan kasus penculikan aktivis pada akhir pemerintah Orde Baru.
Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini menempati posisi Menteri Koordinator Kemaritiman, mengimbau agar masyarakat tak ikut-ikutan tergiring soal isu HAM. "Saya, sih, kalau boleh imbau, kita enggak usah ikut-ikutlah. Biarlah Indonesia dalam suasana membangun, bahwa kalau ada masalah biarkan saja," ujar Luhut.
Dia juga enggan mengomentari status Wiranto yang dilarang masuk ke Amerika Serikat. "Saya enggak mau komentar soal itu," ucap Luhut. (BACA: Wiranto dan Lima Perwira Militer Dilarang Masuk Amerika)
AMIRULLAH
Berita terkait
SBY Termasuk Anggota Dewan Kehormatan Perwira yang Mengadili Prabowo dalam Kasus Penculikan Aktivis 1998
29 Februari 2024
Prabowo dapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi. Pada 1998, Dewan Kehormatan Perwira memberhentikannya dari TNI, SBY salah satu anggotanya.
Baca SelengkapnyaJokowi Didampingi Wiranto Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Timur
28 Februari 2024
Presiden Jokowi lepas landas dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, sekitar pukul 13.00 WIB menuju Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaSBY dan Luhut Pernah Jadi Menko Polhukam, Terakhir Hadi Tjahjanto Gantikan Mahfud Md di Kabinet Jokowi
21 Februari 2024
Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud Md. Berikut Menko Polhukam sejak era reformasi, termasuk SBY dan Wiranto.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi
20 Februari 2024
Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.
Baca SelengkapnyaSaat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle
8 Februari 2024
Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung
Baca SelengkapnyaDaftar Menko Polhukam Selama Pemerintahan Jokowi, Benarkah Mahfud MD Paling Lama Menjabat?
3 Februari 2024
Jokowi sebut Mahfud MD merupakan Menko Polhukam paling lama menjabat dalam dua periode pemerintahannya. Betulkah? Siapa Menko Polhukam lainnya?
Baca SelengkapnyaPeristiwa Besar Mengiringi Lengsernya Soeharto, Termasuk 14 Menteri Mundur Bersama-sama
27 Januari 2024
Beberapa peristiwa besar libatkan Soeharto hingga proses lengsernya, pada 21 Mei 1998. Termasuk kerusuhan Mei 1998 dan 14 menteri mundur bersama-sama.
Baca SelengkapnyaLuhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet
26 Januari 2024
Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.
Baca SelengkapnyaDukung Prabowo, SBY hingga Wiranto Dinilai Khianati Keputusan Dewan Kehormatan Perwira
28 Desember 2023
Benny mempertanyakan sikap Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar yang saat ini mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya3 Wantimpres Masuk TKN Prabowo-Gibran, Pengamat Soroti Potensi Abuse of Power
8 November 2023
3 Wantimpres yang masuk dalam TKN Prabowo-Gibran dinilai berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan, namun aturannya belum jelas.
Baca Selengkapnya