TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan tak boleh disangkutpautkan dengan masa lalu. "Kita tidak boleh lagi membicarakan masa lalu," kata Setya di Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016.

Penunjukan Wiranto menuai kritik dari Komisi untuk Korban Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Koordinator Kontras Haris Azhar menyayangkan terpilihnya mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI itu menggantikan Luhut.

Menurut Haris, Wiranto bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi pada akhir Orde Baru dan awal Reformasi, seperti Tragedi Trisakti dan Semanggi. Selain itu, Haris menyebutkan, Wiranto pernah dinyatakan masuk daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Serious Crime Unit untuk kasus Timor Timur.

Namun, menurut Setya, Wiranto harus meneruskan koordinasi apik yang telah dijalin Luhut Binsar Pandjaitan dalam menjalin komunikasi dengan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Beliau sebagai panglima bisa mempermudah dalam memimpin ke depan," ujar Setya.

Perombakan kabinet yang terjadi hari ini bertepatan dengan 20 tahun peringatan tragedi 27 Juli 1996. Saat itu, kata Haris, Wiranto mendapat posisi strategis. "Pastikan individu-individu pelanggar HAM dihukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Republik Indonesia," tutur Haris.

ARKHELAUS W.