TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak percaya bila pencopotan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli akibat perseteruan dengan dirinya ihwal reklamasi pulau di pantai utara Jakarta. Ahok mengatakan bongkar-pasang menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Itu tanya Presiden. Itu hak prerogatif presiden. Aku mana tahu. Presiden tahu menilai menterinya seperti apa, bukan saya. Enak aja lu dicopot karena reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 27 Juli 2016.

Pagi ini, Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan sejumlah menteri yang ada dalam susunan Kabinet Kerja. Beberapa hari sebelum pengumuman, Jokowi sempat melarang menterinya bepergian ke luar kota, tidak terkecuali Rizal Ramli.

Posisi Rizal Ramli akan digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ahok yakin reshuffle kabinet tidak akan mempengaruhi kebijakan apa pun soal reklamasi.

"Semua, ya, okelah. Kamu tanya sama Presiden. Aku sama Pak RR juga deket, kok," kata dia.

Ahok dan Rizal pernah berseteru soal pemberhentian reklamasi Pulau G yang diputuskan oleh Komite Gabungan Reklamasi. Ahok sempat mempertanyakan hasil keputusan tersebut lantaran belum ada surat resmi atas keputusan tersebut.

Selain itu, Ahok beranggapan persoalan reklamasi bukanlah urusan menteri, sehingga tidak akan mempengaruhi pembahasan reklamasi yang masih berjalan. Menurut Ahok, persoalan reklamasi masih harus dibahas dalam rapat terbatas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

LARISSA HUDA