Banyak Kelurahan Ingin Diubah Statusnya Menjadi Desa  

Reporter

Rabu, 27 Juli 2016 15:44 WIB

Sejumlah kepala desa melakukan aksi unjuk rasa dengan menutup jalan Medan Merdeka Utara di depan Istana Merdeka, Jakarta, 27 Mei 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jambi - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono mengaku mendapat laporan bahwa dalam setahun terakhir kelurahan-kelurahan di tingkat kota madya ingin diubah statusnya menjadi desa.

Menurut Soni, keinginan itu berbanding terbalik dengan tren zaman dulu saat banyak desa meminta perubahan status menjadi kelurahan. "Dulu mereka berbondong-bondong meminta jadi kelurahan karena ingin jadi pegawai negeri," kata Soni di sela Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2016, di Abadi Convention Centre, Kota Jambi, Rabu, 27 Juli 2016.

Soni menuturkan alasan utama kelurahan ingin kembali menjadi desa karena ada rasa cemburu dalam pemberian alokasi dana pengembangan untuk desa dari pemerintah pusat. "Sudah hampir Rp 500 miliar per desa, kelurahan tidak dapat," ujarnya.

Desa diberi dana alokasi cukup besar, ucap Soni, karena pemerintahannya berbentuk daerah otonom. Adapun kelurahan merupakan perangkat pemerintah daerah yang anggarannya diberikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota setempat. "Kelurahan tidak dapat (dana alokasi) karena desa otonom, sementara kelurahan adalah perangkat daerah," tuturnya.

Masalah kecemburuan sosial itu, kata Soni, sempat dibahas Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Soni mengaku sependapat jika kelurahan diberikan dana subsidi khusus dari pemerintah pusat. "Meskipun jumlahnya tidak sama dengan dana desa."

Agar dana bantuan kelurahan bisa terwujud, ujar Soni, pemerintah kota melalui Apeksi perlu memberikan rekomendasi melalui Musyawarah Nasional ke-5 itu. "Rekomendasi Apeksi kalau sampai menyinggung masalah itu akan lebih kuat karena mem-backup kebijakan pusat," ucapnya.

Pemberian dana khusus untuk kelurahan, kata Soni, agar tidak menuntut statusnya diubah menjadi desa. Sebab perubahan status itu justru langkah mundur. "Kalau jadi desa nanti perkembangan negara jadi turun, sideback. Karena daerah banyak kota, makin maju, makin urban," ujarnya.

PUTRA PRIMA PERDANA

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

14 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

17 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

31 hari lalu

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

55 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

28 Februari 2024

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

8 Februari 2024

Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

Setelah berbagai tuntutan dari para kepala desa, DPR akhirnya mengadakan pembahasan mengenai perubahan kedua UU Desa setelah Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya