Politikus Gerindra Diperiksa KPK Terkait Rohadi  

Reporter

Editor

Budi Riza

Jumat, 22 Juli 2016 18:47 WIB

Anggota DPR Sareh Wiyono, yang juga bekas Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Sareh Wiyono, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan kasus dugaan suap pada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. "Masalah biasa ini, konfirmasi saja," kata dia di gedung KPK, Jakarta, 22 Juli 2017.

Dia memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas tersangka Rohadi dalam dugaan suap kasus pencabulan Saipul Jamil. "Bagian dari pengembangan penyidikan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas KPK Priharsa Nugraha.

Sareh tidak menjelaskan banyak perihal pemeriksaan KPK. Dia hanya mengatakan salah satu pertanyaan KPK adalah apakah dia mengenal Rohadi. "Dulu kan saya pernah di sana. Iya, di PN Jakarta Utara, saya jadi ketua," katanya.

Sareh adalah mantan Ketua PN Jakarta Utara dan pernah menjadi mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Ia pensiun pada 2013 dan sejak Oktober 2014 menjadi anggota DPR dari Fraksi Gerindra, bahkan sempat menduduki jabatan Kepala Badan Legislasi (Baleg) DPR saat masih berada di Komisi III DPR.

Sareh mengatakan ia tidak pernah melakukan pengarahan tertentu kepada Rohadi. "Enggak ada, enggak pernah ada. Selebihnya tanya yang di dalam (KPK)," ucapnya.

Perkara suap ini berawal dari operasi tangkap tangan KPK pada Rabu, 15 Juni 2016. KPK mencokok Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, bersama kakak kandung artis dangdut Saipul Jamil bernama Samsul Hidayatullah.

Dua orang lain yang juga dicokok adalah pengacara Saipul, yakni Berthanatalia dan Kasman Sangaji. Keempatnya pun dijadikan tersangka dalam perkara suap ini.

AKMAL IHSAN | BR

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

5 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

17 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

17 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

19 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

19 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

20 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

23 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya