Kecipratan Dana Desa, Camat di Bangkalan Ditangkap Polisi

Reporter

Jumat, 22 Juli 2016 14:37 WIB

TEMPO/ Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Bangkalan -Joko Budiono, 57 Tahun, ditangkap penyidik unit Tindak Pidana Korupsi, Satuan Reserse Kriminal, Polres Bangkalan. Camat Kecamatan Tanjung Bumi ini ditangkap karena diduga ikut menikmati pemotongan dana desa yang dilakukan dilakukan bawahannya Mohammad Pahri. "JB tersangka," kata Kepala Polres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Anisullah M Ridha, Jumat 22 Juli 2016.

Informasi yang diperoleh Tempo dari seorang penyidik, Joko ditangkap saat sedang mengendarai mobil dinasnya di Jalan Raya Junok, Kecamatan Burneh, Kamis petang 21 Juli 2016. Menurut Anis, saat mobil digeledah, polisi menemukan uang tunai Rp83 juta diduga pemberian tersangka Pahri. Mobilnya pun dijadikan barang bukti karena di dalam mobil itulah, Pahri memberikan uang kepada Joko. "Diberikan dua hari sebelum Pahri ditangkap."

Pahri, staf kecamatan yang juga Pejabat Sementara Kepala Desa Bandang Dejeh, ditangkap Senin lalu, 18 Juli 2016, oleh polisi dalam sebuah operasi tangkap tangan di Bank Jatim Kas Tanjung Bumi. Dia berada di bank untuk memotong dana desa dari lima rekening milik sejumlah desa di Tanjung Bumi. Total dana yang dicairkan dari rekening-rekening itu sebanyak Rp281 juta.

Rencananya duit yang dibungkus dalam kantong kresek hitam akan dipindahkan ke rekening penampung milik Pahri sendiri. Namun belum sempat memindahkan, lelaki 50 tahun itu keburu disergap polisi.

Untuk menguatkan penyelidikan, polisi telah menggeledah kantor Kecamatan Tanjung bumi dan menyita sejumlah dokumen terkait pemotongan dana desa. Polisi juga menggeledah rumah Pahri dan polisi kembali menemukan segepok uang berjumlah sekitar Rp45 juta. Uang itu disita karena patut dicurigai sisa pemotongan dana desa sebelumnya. "Akan kami tanyakan nanti riwayat uang itu kepada tersangka," ungkap dia.

Sehari sebelum ditangkap, dalam sebuah wawancara melalui telepon dengan Tempo, Camat Joko Budiono membantah terlibat apalagi mengetahui pemotongan dana desa yang dilakukan Pahri bawahannya. "Saya tidak terlibat," kata dia.

Yang Joko ketahui, pada 2015, Pahri sempat dipanggil polisi terkait kasus dugaan pemotongan honor anggota Badan Permusyawaran Desa Banyusangkah, saat itu Pahri menjabat Pejabat (Pj) Kades Banyuajuh. Joko mengaku kesal karena Pahri tidak memberitahu dirinya soal pemanggilan polisi itu. Celakanya lagi, Pahri mangkir untuk diperiksa polisi. "Pahri kurang ajar," ujar Joko.

Ketika ditanya bagaimana bisa staf kecamatan mencairkan dana desa, Joko mengatakan selepas jadi Pj Kepala Desa Banyuajuh, Pahri ditunjuk jadi Pj Kepala Desa Bandang Dejeh. Posisi inilah yang memungkinkan Pahri terlibat mengurusi dana desa. "Tapi saya tidak terlibat, saya tidak tahu soal pemotongan," kata Joko kepada Tempo.

MUSTHOFA BISRI

Berita terkait

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

21 hari lalu

Dugaan Korupsi APBDes di Tiga Desa di Tulungagung, Kejaksaan: Ada Kejutan Setelah Idul Fitri

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulungagung sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran desa (APBDes) di sejumlah desa

Baca Selengkapnya

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

59 hari lalu

Kades di NTT Diduga Korupsi Dana Desa Selama Tiga Tahun, Kini Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri Lembata, NTT, menahan Kepala Desa Tanjung Batu, inisial NN, atas dugaan korupsi pengelolaan dana desa.

Baca Selengkapnya

Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

8 Februari 2024

Jalan Panjang UU Desa, Berikut Poin-poin Penting yang Diubah

Setelah berbagai tuntutan dari para kepala desa, DPR akhirnya mengadakan pembahasan mengenai perubahan kedua UU Desa setelah Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

30 Januari 2024

Timnas AMIN Ingatkan Kades Tidak Salahgunakan Dana Desa untuk Pemilu: Tak Jaminan Capres yang Didukung Menang

Timnas AMIN mengingatkan kepala desa tidak menyalahgunakan dana desa untuk pemenangan pemilu.

Baca Selengkapnya

Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

23 Januari 2024

Anies-Muhaimin Ingin Tambah Dana Desa Menjadi Rp 5 Miliar, Walhi: Hati-hati Dikorupsi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi kritik janji kampanye Anies-Muhaimin yang akan tambah dana desa menjadi Rp 5 miliar. Rentan dikorupsi.

Baca Selengkapnya

Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

23 Januari 2024

Peneliti Indef Kritik Janji Cak Imin Beri Dana Desa Rp 5 Miliar: Persoalan Desa Tidak Sekedar Uang

Peneliti Indef mengkritik rencana Cak Imin memberikan dana desa Rp 5 miliar. Sebab persoalan di desa bukan sekedar dana.

Baca Selengkapnya

Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

23 Januari 2024

Rencana Cak Imin Tekan Urbanisasi dengan Dana Desa Dinilai Kurang Tepat

Rencana Cak Imin menambah dana desa untuk menekan urbanisasi dianggap kurang tepat dan memboroskan duit negara.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

22 Januari 2024

Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 M, Bagaimana Skemanya?

Sekretaris Dewan Pakar AMIN Wijayanto Samirin memaparkan perihal peningkatan dana desa yang dijanjikan Cawapres 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dana desa akan disalurkan berdasarkan skala prioritas.

Baca Selengkapnya

Muhaimin Janji Beri Rp5 Miliar untuk Majukan Desa

22 Januari 2024

Muhaimin Janji Beri Rp5 Miliar untuk Majukan Desa

"Menghormati masyarakat adat bukan memakai pakaian adat setahun sekali pas 17 Agustus, bukan!" ujar MUhaimin.

Baca Selengkapnya

Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

21 Januari 2024

Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

Jika terpilih, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan menaikkan dana desa untuk menekan laju urbanisasi.

Baca Selengkapnya